Ribuan Anggota Banser NU Gelar Apel di Bali
SEBANYAK 15 ribu orang anggota Banser NU dan Pagar Nusa menggelar apel kesetiaan kepada NKRI dan Kyai NU di Lapangan Padanggalak Denpasar, Jumat (23/8/2024). Tampil sebagai pembina upacara adalah Ketua…
Sivitas UGM Tuding Presiden dan DPR Khianati MK
RATUSAN Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan perkembangan politik terkini, terutama terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM Heribertus Jaka Triyana, dalam…
Mahasiswa Mendemo Niat DPR Revisi UU Pilkada
RATUSAN mahasiwa gabungan 10 perguruan tinggi di Solo bersama sejumlah elemen kebangsaan mengecam Badan Legeslasi ( Baleg ) DPR RI yang berupaya merevisi UU Pilkada. Mereka pun menggelar aksi demo…
Polisi Bubarkan Aliansi BEM Jebol Pagar Gedung DPRD Jateng
AKSI unjuk rasa aliansi BEM Mahasiswa di Gedung DPRD Propinsi Jawa Tengah dibubarkan oleh petugas Kepolisian. Pembubaran terpaksa dilakukan karena aksi massa mulai rusuh. Kamis, (22/8). Kerusuhan dimulai saat sekelompok…
Mahasiswa Bandung Bergerak Kawal Putusan MK
MAHASISWA dari berbagai kampus di Bandung Jawa Barat bersama masyarakat melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Jabar Kamis (22/8). Mereka turun ke jalan untuk merespon kondisi demokrasi di Indonesia yang…
Ribuan Mahasiswa di Yogyakarta Demo Kawal Putusan MK
RIBUAN mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, Kamis menggelar aksi mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini dipusatkan di Titik Nol Kota Yogyakarta, Kamis (22/8). Para mahasiswa yang didukung…
Ribuan Banser NU Mulai Berdatangan ke Bali untuk Apel Kesetiaan
RIBUAN anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU dan Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa mulai berdatangan ke Bali. Kedatangan ribuan anggota Banser NU ke Bali ini akan menggelar Apel Kesetiaan…
DPR Percepat Bahas RUU Pilkada Bentuk Korupsi Legislasi
IM57+ Institute menyikapi tindakan DPR RI yang secara terburu-buru melakukan pembahasan RUU Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024. Tindakan terburu-buru itu dituding sebagai bentuk korupsi legislasi. “Tindakan DPR RI…
Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah Dibatalkan Demi Hukum
PENELITI Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) Yuniar Riza Hakiki menegaskan Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas usia pencalonan kepala daerah harus dibatalkan…
Tidak Ada Standar Ganda Putusan Mahkamah Konstitusi
PUSAT Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melakukan standar ganda soal ambang batas atau threshold pencalonan. MK hanya menegaskan kembali…
