GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti dilema dan ketidakadilan yang dihadapi insan pers di tengah perkembangan media sosial. Di satu sisi, jurnalis dituntut menjunjung tinggi etika, kebenaran, dan independensi.
Namun, di sisi lain, keberlangsungan media terancam persoalan biaya produksi dan persaingan dengan konten media sosial yang kerap mengabaikan tanggung jawab. Hal itu disampaikannya pada Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Rabu (28/10). Acara tersebut mengangkat tema ‘Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media’.
Menurut Dedi, tantangan terbesar insan pers saat ini bukanlah rasa takut terhadap pihak tertentu, melainkan terhentinya kegiatan jurnalistik akibat keterbatasan biaya produksi.
“Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” tuturnya.
Seleksi alam
Dedi meyakini, setiap fase sejarah akan melahirkan proses seleksi alam. Media dan jurnalis yang mampu bertahan adalah mereka yang tetap memegang teguh independensi, menjunjung keterbukaan, serta berani menyuarakan kebenaran secara objektif.
Dedi juga menyoroti kebebasan berekspresi di media sosial yang dinilainya kerap tidak diimbangi tanggung jawab. Berbeda dengan jurnalis profesional yang terikat kode etik dan mekanisme pertanggungjawaban, sebagian pengguna media sosial kadang menyebarkan stigma dan menyerang individu tanpa mempertimbangkan dampaknya.
“Yang kedua, kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial ini, justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat oleh etika apapun. Dia tidak terikat oleh etika profesi, dia tidak terikat oleh organisasi, dan dia tidak terikat oleh hukum,” jelasnya.
Ironis insan pers
Kondisi tersebut, lanjut Dedi, berpotensi melahirkan budaya komunikasi publik yang mengabaikan adab dan tanggung jawab. Ironisnya, insan pers yang bekerja dengan standar profesional justru menghadapi kesulitan ekonomi, sedangkan pembuat konten yang mengandalkan stigma dan kontroversi dapat memperoleh banyak pesanan dari berbagai pihak.
“Ini yang menjadi ancaman kita, karena ancamannya adalah ke depan adalah lahirlah orang yang tidak beradab dan tidak memiliki peradaban,” ungkapnya.
Karena itu, Dedi menilai pembenahan ekosistem pers dan media sosial perlu segera dilakukan. Kebebasan berekspresi, menurutnya, harus diarahkan untuk mendorong kemajuan bangsa, mencerdaskan masyarakat, serta membangun tanggung jawab publik atas setiap tindakan dan pernyataan.
Terbentuknya masyarakat yang bertanggung jawab merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus kualitas demokrasi.
Berpikir secara sehat
Demokrasi yang sehat, hanya dapat terwujud apabila ruang publik diisi oleh masyarakat yang mampu berpikir secara sehat dan bertanggung jawab. Sebaliknya, demokrasi berpotensi mengalami kekacauan apabila kebebasan digunakan tanpa mempertimbangkan etika dan kepentingan bersama.
“Saya mengingatkan adanya praktik yang mencederai martabat jurnalistik, yakni ketika pers digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, bukan untuk memperkuat demokrasi dan kemanusiaan. Terdegradasinya jurnalisme itu disebabkan berkeliarannya orang yang menggunakan pers sebagai bagian untuk kehidupan personal, bukan untuk kemajuan demokrasi dan kemanusiaan,” tegasnya.
Gubernur menyebut, praktik tersebut membuat citra pers tercoreng dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ambil peran aktif
Untuk mengatasi persoalan itu, ia mendorong Dewan Pers mengambil peran lebih aktif dalam mengidentifikasi dan mengumumkan media serta insan pers yang bekerja secara bertanggung jawab dan memenuhi standar profesionalisme jurnalistik.
“Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan martabat pers sebagai lembaga yang independen, dihormati masyarakat, dan menjadi rujukan dalam memperoleh informasi yang benar,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, gubernur juga memberikan santunan masing-masing Rp50 juta kepada keluarga jurnalis yang hingga kini belum ditemukan setelah bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. (zahra/N-01)
