DI tengah persoalan bangsa yang sedikit banyak imbas dari masalah global, kehadiran tokoh nasional yang bisa mengayomi rakyat sangat diperlukan saat ini.
Itu sebabnya, kiprah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menuntaskan sejumlah persoalan strategis bangsa mendapatkan penilaian positif dari sejumlah pihak.
Salah satunya dari Chairman Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika. Dia menilai gaya kerja Dasco yang proaktif dan berorientasi pada hasil dan merespon kebutuhan masyarakat patut menjadi rujukan bagi penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik
Menurut Nova, sepanjang 2026 Dasco konsisten menunjukkan pola kerja yang tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mengawal langsung penyelesaian berbagai regulasi dan persoalan yang berdampak pada rakyat. Ia menilai pendekatan semacam ini merupakan wujud dari fungsi kelembagaan DPR yang bekerja efektif.
“Yang kami cermati dari IBSW, Pak Dasco menunjukkan pola kerja yang berorientasi pada penyelesaian, bukan sekadar retorika. Beliau tidak menunggu persoalan membesar, tetapi proaktif memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi. Dari perspektif tata kelola birokrasi, inilah yang kita harapkan dari pimpinan lembaga negara — hadir, responsif, dan menuntaskan,” ujar Nova Andika dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/10).
Pengesahan UU Ketenagakerjaan
Nova secara khusus menyoroti peran Dasco dalam pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pada Rapat Paripurna DPR, 6 Oktober 2026. Undang-undang ini merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, Dasco berhasil mengawal pembahasan yang sempat dikhawatirkan molor agar tuntas tepat waktu sesuai tenggat.
“Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Ada amanat MK yang harus dipenuhi, ada kekhawatiran buruh agar pembahasannya tidak terburu-buru seperti Omnibus Law, dan ada kepentingan dunia usaha yang harus diakomodasi.
“Dasco mengawal semua itu lewat dialog yang melibatkan serikat pekerja hingga Apindo, dan hasilnya undang-undang itu selesai tepat waktu pada 6 Oktober. Bahkan Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, sendiri mengakui besarnya peran Pak Dasco dalam proses ini. Ini bukti kerja yang terukur,” jelasnya.
Selain itu, Nova juga menilai keberhasilan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital sebagai salah satu capaian konkret yang langsung menyentuh kesejahteraan pekerja sektor informal.
Potongan biaya aplikasi
Perpres yang terbit pada 8 Oktober 2026 tersebut mengatur potongan biaya aplikasi maksimal 8 persen, sehingga pengemudi ojek online berhak atas minimal 92 persen dari pendapatan mereka.
“Untuk Perpres Ojol ini, Pak Dasco bahkan memimpin langsung rapat koordinasi dengan enam menteri untuk memastikan regulasinya matang. Hasilnya nyata, potongan aplikator yang dulu bisa mencapai 20 persen kini dibatasi maksimal 8 persen, dan pengemudi mendapatkan jaminan sosial serta pengakuan sebagai pelaku UMKM. Ini menyentuh langsung periuk nasi jutaan keluarga pengemudi ojol. Dari kacamata pelayanan publik, inilah contoh regulasi yang berpihak pada rakyat kecil,” ungkap Nova.
Nova juga mengapresiasi peran Dasco dalam mendorong penanganan terpadu bencana nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada Rapat Paripurna DPR, 8 September 2026, Dasco menyampaikan sikap kelembagaan DPR agar penanganan karhutla dan kebencanaan dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Dasco juga memimpin rapat koordinasi evaluasi pemulihan pascabencana di Sumatera dengan menghadirkan para menteri terkait.
Jadi jembatan
“Dalam isu kebencanaan, Pak Dasco menempatkan DPR sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas dari jauh. Beliau mendorong penanganan karhutla dan bencana dilakukan secara terpadu lintas kementerian, dengan memperhatikan dampaknya pada kualitas udara dan layanan dasar bagi warga terdampak. Pendekatan lintas sektor seperti ini penting karena persoalan bencana tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nova menilai bahwa benang merah dari seluruh kiprah Dasco adalah kemampuannya menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai solusi. Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi lintas pihak inilah yang membuat berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan.
“Kekuatan Pak Dasco ada pada kemampuannya mencairkan dan menjembatani. Dalam UU Ketenagakerjaan, beliau mempertemukan buruh dan pengusaha. Dalam Perpres Ojol, beliau mempertemukan pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Ini keterampilan tata kelola yang langka, menyelesaikan masalah tanpa membuat gaduh. Dari IBSW, kami memandang pola kepemimpinan seperti ini yang seharusnya menjadi standar bagi pejabat publik kita,” ujar Nova.
Harus diteladani
Nova berharap pola kerja responsif yang ditunjukkan Dasco dapat menjadi teladan dan terus dipertahankan, mengingat masih banyak persoalan rakyat yang menanti penyelesaian secara cepat dan terukur.
“Harapan kami, pola kerja yang menyelesaikan masalah secara nyata ini terus dijaga dan ditularkan ke seluruh jajaran penyelenggara negara. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh persoalannya diselesaikan.”
“Apa yang ditunjukkan Pak Dasco sepanjang tahun ini adalah contoh konkret bagaimana sebuah lembaga negara bisa hadir dan bekerja untuk rakyatnya. Inilah birokrasi dan pelayanan publik yang kita idamkan,” tutupnya. (*/M-01)
