DPR RI tidak Ingin Kembalikan Dwi Fungsi TNI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak memiliki keinginan untuk kembalikan dwi fungsi ABRI atau TNI dengan cara mengesahkan Undang-undang TNI baru-baru ini. Wakil Ketua Dewan DPR RI Saan Mustopa menegaskan…
Penghapusan Presidential Threshold Rawan Dilanggar
PENGHAPUSAN presidential threshold rawan dilanggar atau upaya manipulatif dilakukan pemerintah dan DPR RI untuk membuat undang-undang Pemilu. Hal itu disampaikan oleh peneliti hukum dan regulasi Center of Economic and Law…
DPR Setujui Revisi RUU DKJ Jadi Undang-Undang
RAPAT Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.…
580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Resmi Dilantik
TOTAL ada 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 yang dilantik hari ini, Rabu (1/10). Mereka dilantik di ruang sidang paripurna Gedung DPR RI dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan…
Guntur dan Annisa Jadi Pimpinan Sementara DPR RI
PIMPINAN sementara DPR RI periode 2024-2029 menghadirkan pasangan unik. Yaitu sebagai Ketua adalah Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat mewakili unsur anggota DPR RI tertua dengan usia 78 tahun. Guntur…
BPKH Naikan Distribusi Nilai Manfaat Jemaah Haji Tunggu
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa, (24/9). Rincian RKAT tersebut antara lain kenaikan…
DPR RI Sahkan RUU APBN 2025 Jadi Undang-Undang
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menjadi UU APBN 2025. Pengesahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang…
Mahasiswa Mendemo Niat DPR Revisi UU Pilkada
RATUSAN mahasiwa gabungan 10 perguruan tinggi di Solo bersama sejumlah elemen kebangsaan mengecam Badan Legeslasi ( Baleg ) DPR RI yang berupaya merevisi UU Pilkada. Mereka pun menggelar aksi demo…
DPR Percepat Bahas RUU Pilkada Bentuk Korupsi Legislasi
IM57+ Institute menyikapi tindakan DPR RI yang secara terburu-buru melakukan pembahasan RUU Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024. Tindakan terburu-buru itu dituding sebagai bentuk korupsi legislasi. “Tindakan DPR RI…
