Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Sukabumi Bertambah
JUMLAH warga terdampak bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Sukabumi meningkat. Data sementara dari BNPB per Rabu (11/12) pukul 07.00 WIB, dilaporkan sebanyak 20.629 warga terdampak dan 3.464 warga mengungsi. Hasil…
BNPB Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca di Sukabumi dan Cianjur
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat. OMC ini untuk mendukung penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah di Sukabumi dan Cianjur.…
DIPA DIY 2025 Alokasi Belanja Negara Rp21,3 Triliun
DAFTAR Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) telah diserahkan secara digital oleh Presiden RI kepada para menteri dan Gubernur beberapa hari lalu di Istana Negara.…
Upah Minimun Provinsi Jawa Tengah Naik 6,5 Persen
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp2.169.349. Nilai itu naik sebesar 6,5 persen dari UMP 2024 sebesar Rp2.036.947. Penetapan tersebut diumumkan oleh Penjabat (Pj)…
Indosat Gandeng Nokia Tingkatkan Inklusi Digital di Wilayah Terpencil
INDOSAT Ooredoo Hutchison bertekad menghadirkan layanan digital hingga ke seluruh pelosok Indonesia yang salah satunya dengan menggandeng Nokia. Melalui kemitraan dengan Nokia, Indosat akan memperluas jaringan 4G dan 5G di…
Gubernur DIY Resmi Tetapkan UMP 2025
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 477/KEP/2024 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 478/KEP/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi 2025.…
Pertumbuhan Ekonomi Jateng Diprediksi Naik 4,8-5,6 Persen Tahun Depan
HINGGA jelang akhir 2024, pertumbuhan investasi di Jateng mengalami kenaikan signifikan dari 26 persen naik menjadi 33,1 persen pada periode yang sama. Kenaikan signifikan tersebut setelah Pemprov Jateng menggalakkan kawasan…
Pilkada di Sidoarjo Dipastikan Tuntas tanpa Sengketa
PEMILIHAN Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sidoarjo dipastikan tuntas tanpa ada perselisihan hasil pemilihan (PHP) atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terjadi baik dalam dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur…

















