Sidang Pemakzulan Presiden Korea Selatan 14 Juni

SIDANG sidang pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada 14 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi Korea meminta Yoon diwajibkan secara hukum untuk menghadiri sidang tersebut.

Hakim Lee Mi-seon, salah satu dari dua hakim utama yang memeriksa bukti dan argumen, mengatakan bahwa pengadilan telah menjadwalkan sidang formal pertama dan kedua pada 14 dan 16 Januari.

Tanggal kedua ditetapkan sebagai cadangan jika Presiden Yoon gagal hadir pada sidang pertama.

Sebelum sidang pemakzulan, Tim kuas hukum Presiden Yoon telah bertemu dengan dua hakim yang akan memimpin sidang pemakzulan pada Jumat (3/1).

Kedua belah pihak berdebat sengit tentang isu-isu utama sidang pemakzulan yang berlangsung 90 menit.

BACA JUGA  Pengacara Gagal Bebaskan Yoon Suk Yeol Usai Diinterogasi

Pengacara Yoon berpendapat bahwa deklarasi darurat militer pada 3 Desember adalah sah.

Tim pengacara yang kini menambah tiga pengacara baru tidak menjelaskan secara spesifik alasan deklarasi militer.

Mereka hanya menyampaikan bahwa alasan cukup kompleks dan hanya disampaikan secara tertulis kepada hakim.

Mereka menyatakan bahwa sidang impeachment ini adalah pertarungan politik antara partai oposisi dan partai berkuasa.

Dan juga dianggap sebagai pertarungan antara kelompok liberal dan konservatif.

“Ruang sidang bukan sekadar tempat untuk keputusan pemakzulan. Ini adalah tempat perjuangan sistem dan nilai terjadi. Di sini perang berlangsung,” kata salah satu pengacara Yoon kepada para hakim.

Ia menambahkan bahwa sidang impeachment harus dilakukan dengan hati-hati, bukan terburu-buru.

BACA JUGA  Presiden Korea Selatan Aktif Pengaruhi Pendukungnya

Sesuai aturan batas waktu ditentukan secara hukum bagi pengadilan untuk menguatkan atau membatalkan pemakzulan adalah 180 hari.

Itu adalah batas waktu minimun yang dijamin bagi presiden. Oleh sebab itu tim pengacara meminta sidang pemakzulan tidak boleh terburu-buru.

Sebagian besar isu utama yang dibahas oleh pihak Yoon berkaitan dengan ketidakadilan prosedur yang dilakukan oleh Majelis Nasional untuk mosi pemakzulan.

Pengacara juga menunjukkan laporan media yang mereka klaim bersikap tidak bersahabat terhadap Yoon.

Saat ini ribuan warga Korea Selatan terus berdemo di depan kediaman Presiden Yoon. Mereka mendesak agar presiden segera ditangkap dan dimakzulkan. (*/S-01)

BACA JUGA  Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan sebagai Presiden Korsel

Siswantini Suryandari

Related Posts

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

PERANG Rusia dengan Ukraina belum menunjukan tanda-tanda akan berhenti. Meski begitu, di tengah peperangan tersebut, kedua pihak sepakat untuk membahas pertukaran tawanan yang berjumlah sekitar 1.200-1.300 orang. Hal tersebut diungkapkan…

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

  • November 15, 2026
Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

  • November 14, 2026
Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

  • November 14, 2026
Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI