LEMBAGA Pemasyarakatan Surabaya kembali berhasil mengembalikan narapidana kasus terorisme (napiter) ke pangkuan ibu pertiwi di penghujung 2024. Kelima orang napiter itu menyatakan ikrar dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tahun ini total sudah ada 14 orang napiter dari Lapas I Surabaya yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI,” ujar Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Heri Azhari, Selasa (31/12).
Sebelumnya, awal tahun ini, tepatnya pada 18 Januari 2024 lalu, sebanyak sembilan napiter di lapas yang terletak di Porong, Sidoarjo itu juga menyatakan ikrar ke NKRI. Hal itu menjadi capaian positif terhadap program pembinaan di lapas yang dipimpin Jayanta itu.
“Kami berharap hal ini mampu menjadi awal untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi positif bagi bangsa, demi mewujudkan cita-cita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI” harap Heri.
Hargai perbedaan
Heri mengapresiassi keberhasilan pembinaan kepada narapidana Lapas Kelas I Surabaya. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada.
“Ini adalah tanda bahwa napiter telah memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa,” urainya.
Sementara itu, Kalapas Surabaya Jayanta menegaskan pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu tidak hanya formalitas semata. Tetapi ikrar ini benar-benar membuktikan perbuatan dan tingkah laku napiter sesuai dengan ideologi NKRI, yaitu Pancasila.
“Sejak dipindahkan dari Rutan Cikeas ke Lapas Surabaya pada 21 November 2024 lalu, mereka dengan konsisten mengikuti maupun mendukung program pembinaan kemandirian atau ketrampilan yang diberikan, serta mereka cepat berbaur dengan petugas maupun warga binaan yang lainnya,” jelas Jayanta.
Sinergi petugas
Jayanta juga mengapresiasi kepada semua pihak karena keberhasilan dalam memberikan pembinaan. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran aktif sinergi dari petugas wali napiter, TNI/POLRI, BNPT, eks warga binaan yang tergabung dalam lingkar perdamaian, maupun stakeholder lainnya yang terus menjalin sinergi, maupun pendampingan.
“Ini jadi salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lapas dalam upaya deradikalisasi,” terangnya. (OTW/N-01)
