WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mengapresiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atas komitmennya mengelola dan menyalurkan pendanaan iklim dari luar APBN hingga tingkat daerah dan masyarakat.
Diaz menyoroti tantangan besar pendanaan iklim di Indonesia, yaitu kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana. Ia berharap penyaluran dana Results-Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dari Green Climate Fund (GCF) dapat membawa dampak nyata di daerah.
“Kita harus membuktikan dana dari GCF terdistribusi dan berdampak. KLH bersama BPDLH akan memastikan akuntabilitas agar Indonesia dipandang sebagai bangsa yang berintegritas,” ujarnya, Kamis (7/8).
Indonesia menerima pendanaan sebesar USD 103,8 juta dari GCF untuk program percontohan RBP REDD+ berfokus pada pengurangan emisi sektor kehutanan, setelah berhasil menurunkan 20,25 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2014–2016.
Sebanyak US$ 93,4 juta dialokasikan untuk Output 2 proyek yang berjalan sejak Juli 2023 hingga 2030, mencakup 38 provinsi.
BPDLH telah salurkan Rp251 miliar
BPDLH telah menyalurkan dana lebih dari Rp251 miliar kepada 15 provinsi, termasuk Jawa Timur, Bali, Riau, Jawa Barat, Papua Barat Daya, dan NTT. Durasi penyaluran bervariasi antara satu hingga empat tahun, dengan dukungan delapan lembaga perantara.
Hingga kini, proyek telah mendukung perluasan perhutanan sosial lebih dari dua juta hektare, fasilitasi 40 usulan hutan adat, pendampingan 163 rencana kerja perhutanan sosial (RKPS), dan mencatat 4.477 lokasi Proklim.
Proyek juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengendalian karhutla di tujuh provinsi rawan, serta peningkatan kapasitas teknis pelaporan gas rumah kaca di tingkat nasional dan daerah.
Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz menegaskan, pendanaan seperti RBP REDD+ GCF berkontribusi langsung terhadap pencapaian target NDC 2030, pengelolaan hutan lestari, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Dirut BPDLH Joko Tri Haryanto menyebut proyek ini sebagai katalis untuk membuka akses RBP di daerah. (*/S-01)
