AMERIKA Serikat dikabarkan menawarkan Indonesia untuk menjadi lokasi MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pesawat angkut C-130 Hercules se-Asia. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin seusai bertemu Menteri Perang AS, Pete Hegseth saat bertemu di Pentagon, Washington, AS, 13 April lalu.
“Dia (Pete Hegseth) menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan, ‘bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami’,” kata Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Saat menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah berhati-hati untuk menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat C-130/Hercules.
Menyangkut kedaulatan negara
Menurutnya, kerja sama itu harus dipandang sebagai proyek industri penerbangan yang memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” tegas TB Hasanuddin,
Menurutnya perlu adanya kejelasan mengenai cakupan operasional MRO sebab hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik .
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Transfer teknologi
Senada, pengamat pertahanan Hanif Rahadian menilai, rencana itu sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang strategis. Sebab Indonesia juga tercatat sebagai salah satu operator Hercules terbesar di Asia.
Hal itu bisa menjadi transfer teknologi (transfer of technology) dari pabrikan kepada industri pertahanan nasional. Selain itu juga dapat meningkatkan pengalaman dan kapabilitas para insinyur serta teknisi dalam negeri.
“Peluang terbesar yang patut dikejar Indonesia ialah memastikan bagaimana pengembangan fasilitas ini benar-benar mampu memajukan industri pertahanan dan aviasi nasional melalui transfer teknologi,” tutur Hanif.
Selain itu, rencana itu juga dapat memberi efek ekonomi yang berlipat ganda (multiplier effect) bagi Bandara Kertajati dan kawasan di sekitarnya. Namun ia mengingatkan pemerintah juga harus berhati-hati dengan keberadaan pihak asing karena itu dikhawatirkan bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. (*/N-01)
