TRANSMIGRASI bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk, melainkan strategi pemerataan pembangunan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jum’at 31/10.
Menurutnya, tantangan transmigrasi saat ini adalah memastikan bahwa kita tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi mendistribusikan SDM unggul agar kawasan baru bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri yang didampingi Rektor Undip, Prof.Suharmono, menegaskan pentingnya peran dunia kampus dan generasi muda dalam mempercepat transformasi transmigrasi. Saat ini, sudah ada 2.000 peneliti muda tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot yang terjun langsung membantu pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah.
1.000 mahasiswa
Selain itu, pemerintah juga berencana menempatkan 1.000 mahasiswa di berbagai kawasan transmigrasi sebagai bagian dari program pengabdian dan penelitian berbasis pengembangan wilayah.
Kerja sama akademik turut diperkuat, salah satunya melalui kolaborasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Undip dengan Technical University of Munich (TUM), Jerman. Program double degree ini diharapkan melahirkan perencana wilayah dengan wawasan global namun berpijak pada kebutuhan lokal Indonesia.
Revisi Undang-Undang Transmigrasi
Sebagai bentuk pembaruan kebijakan, pemerintah tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Transmigrasi, yang ditargetkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada akhir tahun ini.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM agar revisi undang-undang ini benar-benar mengakomodasi kebutuhan zaman — terutama penguatan SDM unggul dan pemberdayaan masyarakat lokal,” kata Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara .
Investasi dan Peluang Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Salah satu kawasan yang kini berkembang pesat adalah Balok (Alor Broke) di Papua Selatan, yang sedang disiapkan menjadi ibu kota provinsi baru. Pemerintah pusat telah menyiapkan insentif Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan tersebut.
Investasi besar juga mulai mengalir ke berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Nilainya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa setiap investasi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, dengan syarat minimal sepertiga tenaga kerja berasal dari penduduk transmigrasi dan lokal, serta memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang jelasnya.
Komponen cadangan
Dalam konteks pembangunan SDM, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan pembentukan komponen cadangan (komsat) di kalangan pemuda transmigrasi. Program ini bertujuan menumbuhkan jiwa bela negara, disiplin, dan patriotisme di kawasan transmigrasi.
Sekitar 30–60 persen peserta program transmigrasi nantinya akan dialokasikan ke jalur komsat, sementara sisanya melalui jalur beasiswa reguler.
Melalui sinergi antara pemerintah, dunia kampus, dan dunia usaha, diharapkan transmigrasi masa kini menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Transmigrasi hari ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat, bukan pemindahan masalah. Dengan SDM unggul dan kolaborasi lintas sektor, kita ingin memastikan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan menyeluruh dan bermartabat,” pungkasnya. (Htm/N-01)
