KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara mengukuhkan 460 kader Gerakan Pilah Sampah (GPS). Mereka merupakan anggota PKK tingkat RW dari 31 kelurahan yang akan menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga.
Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut gerakan ini sebagai langkah penting dalam membangun budaya baru masyarakat untuk peduli lingkungan sejak dari tingkat keluarga.
“Kader GPS adalah pejuang lingkungan sekaligus agen perubahan. Mereka tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menggerakkan perilaku masyarakat dari rumah ke rumah, dari RT ke RW, hingga menjadi gerakan bersama se-Jakarta Utara, bahkan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia,” ujar Hanif, Jumat (12/9).
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 menunjukkan, Jakarta Utara menghasilkan lebih dari 1.396 ton sampah per hari. Kontribusi terbesar berasal dari rumah tangga, dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa.
“Jika setiap keluarga konsisten memilah sampah, ribuan ton bisa diselamatkan dari TPA setiap tahun. Langkah sederhana ini merupakan awal menuju target nasional Indonesia Bebas Sampah 2029,” tegas Hanif.
Ia juga mendorong agar GPS berkembang menjadi bagian dari ekonomi sirkular. Sampah rumah tangga yang dikelola dengan baik, kata Hanif, bisa bernilai ekonomis sekaligus membuka peluang wirausaha kreatif berbasis lingkungan.
“Gerakan ini tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga,” tambahnya.
Gerakan pilah sampah berkelanjutan
Hanif menekankan pentingnya konsistensi GPS melalui sosialisasi berkelanjutan, rencana aksi di tiap kecamatan, pendampingan masyarakat, hingga evaluasi terukur. Pemerintah juga menyiapkan apresiasi bagi wilayah dengan kinerja terbaik untuk memacu semangat daerah lain.
Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengapresiasi pengukuhan GPS serta dukungan KLH/BPLH terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya.
“Kami berkomitmen bersinergi dan memastikan program ini berjalan efektif di seluruh kelurahan, sehingga Jakarta Utara bisa menjadi contoh nyata pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” kata Hendra.
Dengan pengukuhan 460 kader GPS, pemerintah optimistis Jakarta Utara dapat menjadi kota percontohan peningkatan rumah tangga yang memilah sampah, sekaligus model yang bisa direplikasi ke daerah lain di Indonesia. (*/S-01)
