Indonesia Tegaskan Komitmen Hentikan Polusi Plastik

INDONESIA menegaskan komitmen kepemimpinan globalnya dalam menghentikan polusi plastik, meski perundingan internasional sesi kelima bagian kedua Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC-5.2) di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan Indonesia akan tetap mengambil langkah konkret. “With or without treaty, Indonesia akan tetap mengambil langkah terencana dan terukur untuk segera menghentikan polusi plastik,” ujarnya, Minggu (17/8).

Perundingan INC-5.2 yang berlangsung 5–13 Agustus 2025 menghasilkan dua draf revisi, namun sidang pleno pada 15 Agustus ditutup tanpa konsensus. Meski sejumlah negara menyampaikan kekecewaan, seluruh pihak sepakat melanjutkan proses ke INC-5.3.

Indonesia mendorong sejumlah prioritas dalam pembahasan, antara lain penghapusan plastik bermasalah dan bahan kimia berbahaya, penerapan desain produk berkelanjutan, penguatan ekonomi sirkular, pencegahan kebocoran plastik di seluruh siklus hidupnya, hingga remediasi dan restorasi ekosistem. Indonesia juga mengusulkan klasterisasi tema pembahasan serta membuka opsi Framework Convention bila konsensus penuh sulit dicapai.

BACA JUGA  Waste to Energy Masuk Proyek Strategis Nasional

Polusi plastik  dicegah dengan pengelolaan sampah baik

Di tingkat nasional, pemerintah menargetkan pengelolaan 100% sampah pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini Indonesia memiliki 250 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), lebih dari 42 ribu TPS3R, serta fasilitas modern seperti biodigester, RDF, dan PLTSa di 33 kota besar. Sebanyak 343 TPA terbuka juga tengah dikonversi menjadi sanitary landfill.

Transformasi ini diperkirakan membutuhkan investasi Rp300 triliun, dengan membuka peluang partisipasi swasta melalui kolaborasi pentahelix—sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

“Menunda penghentian polusi plastik hanya akan memperburuk pencemaran, membahayakan kesehatan, dan menambah beban ekonomi. Hanya melalui persatuan dan kerja sama global kita bisa mewujudkan perjanjian yang efektif dan inklusif,” tegas Hanif. (*/S-01)

BACA JUGA  DLH Jawa Barat Tegaskan Insinerator Belum Dilarang

Siswantini Suryandari

Related Posts

Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

KANTOR Imigrasi Yogyakarta di Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA (Yogyakarta International Airport) menggagalkan keberangkatan tiga orang yang diduga akan akan berangkat haji tanpa melalui prosedur resmi atau nonprosedural. Ketiga orang…

Wamen Haji: Jemaah Dibebaskan Pilih Lokasi Potong Dam

WAKIL Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah memberikan ruang bagi jemaah haji untuk mengikuti keyakinan fikih masing-masing terkait lokasi pemotongan hewan dam (denda haji). Pernyataan itu disampaikannya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Digunduli Persebaya 0-7, Semen Padang Semakin Terbenam

  • May 15, 2026
Digunduli Persebaya 0-7, Semen Padang Semakin Terbenam

Himpitan Ekonomi dan Sengketa Hak Asuh Anak, WN India Bundir di Kantor Imigrasi Surabaya

  • May 15, 2026
Himpitan Ekonomi dan Sengketa Hak Asuh Anak, WN India Bundir di Kantor Imigrasi Surabaya

Tim UNY Olah Buah Maja Berenuk Jadi Produk Herbal

  • May 15, 2026
Tim UNY Olah Buah Maja Berenuk Jadi Produk Herbal

Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

  • May 15, 2026
Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

Wamen Haji: Jemaah Dibebaskan Pilih Lokasi Potong Dam

  • May 15, 2026
Wamen Haji: Jemaah Dibebaskan Pilih Lokasi Potong Dam

Personel Satsamapta Polres Cianjur Bantu Perempuan yang Hendak Melahirkan

  • May 15, 2026
Personel Satsamapta Polres Cianjur Bantu Perempuan yang Hendak Melahirkan