KANTOR Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden penembakan dan luka yang dialami demonstran dalam aksi protes di Nepal, Rabu (10/9). OHCHR mendesak pemerintah melakukan investigasi segera dan transparan.
Dalam pernyataannya, OHCHR mengaku menerima sejumlah laporan serius terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan maupun tidak proporsional oleh aparat keamanan saat membubarkan aksi protes yang digelar kelompok pemuda. Aksi tersebut menyoroti isu korupsi serta keputusan pemerintah melarang penggunaan sejumlah platform media sosial.
“Kami menyerukan kepada otoritas agar menghormati dan menjamin hak kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi,” tulis OHCHR.
OHCHR tegaskan aparat harus patuh aturan
OHCHR juga menegaskan bahwa aparat keamanan harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam standar internasional.
Lembaga HAM PBB itu menilai Nepal merupakan negara dengan demokrasi yang hidup dan ruang sipil yang aktif. Karena itu, dialog dinilai sebagai cara terbaik untuk merespons aspirasi kaum muda.
“Kami mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembatasan media sosial agar selaras dengan kewajiban Nepal dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia,” lanjut OHCHR.
Ribuan warga Nepal, mayoritas kaum muda, turun ke jalan awal pekan ini memprotes keputusan pemerintah yang melarang 26 platform media sosial.
Aksi protes besar-besaran itu berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam hitungan jam, sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Meningkatnya kemarahan publik dan gelombang kritik dari dalam negeri maupun internasional membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli bersama para menterinya memilih mundur dari jabatannya. (*/S-01)
