BUPATI Humbahas, Oloan Paniaran Nababan mengaku membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan. Hal dikatakan Bupati Oloan saat bertemu dengan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga di Desa Siharjulu, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rabu (23/4).
Pertama, ia meminta dukungan penuh terhadap pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Humbahas yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Ini langkah konkret untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Humbahas,” tegas Oloan.
Status RSUD Doloksanggul
Kedua, Oloan mendorong peningkatan status RSUD Doloksanggul dari kelas C menjadi kelas B. Menurutnya, kapasitas layanan rumah sakit saat ini sudah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 ribu jiwa. “Fasilitas kesehatan harus ditingkatkan untuk menjamin pelayanan yang layak dan berkualitas,” imbuhnya.
Saat menanggapi permintaan tersebut, Sabam Sinaga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah, terutama menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara.
“Pemerintah wajib menjamin hak pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga. Infrastruktur yang mendukung dua sektor ini menjadi prioritas,” ujar Sabam.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. “Hak warga negara akan terpenuhi maksimal bila kita juga menjalankan kewajiban sebagai warga yang aktif dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Pembangunan infrastruktur
Sementara itu, Kepala Desa Siharjulu, Lamparis Lumbantoruan, berharap agar pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan desa, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. “Jalan-jalan di desa kami rusak parah. Ini menjadi hambatan utama mobilitas warga,” ungkap Lamparis.
Penyerapan aspirasi tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan partisipatif. Masyarakat menyambut baik kehadiran wakil rakyat dan pimpinan daerah yang langsung mendengar keluhan mereka di lapangan. (Satu/N-01)
