Pemkot Tasikmalaya dan Pemkab Blitar Sepakat Bersinergi Atasi Inflasi

PEMERINTAH Kota Tasikmalaya bersama Pemkab Blitar, Jawa Timur resmi melakukan kerja sama guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Kerja sama tersebut merupakan bagian sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, penandatangan kesepakatan itu dilakukan mengingat pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada produksi lokal, tetapi juga kelancaran distribusi dan kesinambungan pasokan lintas daerah.

“Kerja sama yang di bangun antardaerah menjadi salah satu ikhtiar dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kota Tasikmalaya memperkuat hubungan dengan daerah produsen, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dan pasokan lebih terjamin,” ujar Viman Alfarizi Ramadhan, Rabu (24/6/2026).

Menurut Viman, kerja sama antardaerah semakin penting di tengah fluktuasi harga pangan dipengaruhi berbagai faktor cuaca seperti musim kemarau maupun hujan dan distribusi sebagai dinamika pasar nasional.

BACA JUGA  Sungai Cikidang dan Citanduy Meluap, Rendam Ratusan Rumah

Perkuat ketahanan pangan

Penandatangan kerja sama antar Pemkot Tasikmalaya dengan Pemkab Blitar. (Dok.Ist)

Ke depan diharapkan berlanjut secara implementasi konkret terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat hingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Priangan Timur.

“Inflasi Kota Tasikmalaya pada Mei tercatat sebesar 2,82 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mencerminkan efektivitas hingga langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID).”

“Pencapaian ini menunjukkan pengendalian inflasi daerah berjalan baik, daya beli masyarakat tetap terpelihara dan aktivitas ekonomi daerah dapat terus bergerak secara berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, Bank Indonesia Tasikmalaya bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi pemantauan harga dan dukungan terhadap berbagai langkah.

Jaga stabilitas

Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, lembaga ekonomi daerah, seluruh pemangku kepentingan, kata dia menjadi kunci dan menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

BACA JUGA  Waduh! 7.382 Pasutri di Kota Tasikmalaya belum Punya Buku Nikah

“Dalam menjaga stabilitas harga, sinergi dan kolaborasi antardaerah akan menjadi penting lantaran inflasi pangan tidak hanya dipengaruhi kondisi produksi, tapi kelancaran distribusi, kesinambungan pasokan, keterhubungan antaradaerah produsen maupun daerah konsumen. Hal itj akan menjadi satu terobosan penting dalam memperkuat fondasi pengendalian inflasi Kota Tasikmalaya,” paparnya.

Beri manfaat

Sementara itu, Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, kesepakatan yang dilakukan merupakan komitmen daerah mendukung kebutuhan pangan di Kota Tasikmalaya. Karena, Kabupaten Blitar memiliki potensi besar terutama di sektor peternakan dan pertanian.

Dengan begitu melalui kerja sama dapat memberikan manfaat lebih luas sekaligus membantu menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di daerah lain.

“Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu sentra produksi telur ayam terbesar di Indonesia, produksi mencapai sekitar 432 ton per hari dan di daerah juga memiliki komoditas hortikultura unggulan seperti cabai rawit, belimbing, pisang cavendish, nanas Banasari dan melon. Kerja sama yang dilakukan ini dinilai strategis bagi Kota Tasikmalaya berperan sebagai daerah konsumen,” katanya.

BACA JUGA  Waspada El Nino, Pemkab Tasikmalaya dan BI Perkuat Pengendalian inflasi

Menurut Rijanto, keterhubungan dengan daerah produsen diharapkan menjamin pasokan pangan ketika terjadi lonjakan permintaan, gangguan distribusi. Sebaliknya, Kabupaten Blitar bisa mempelajari strategi pengendalian inflasi Kota Tasikmalaya.

“Potensi pasokan semakin kuat didukung oleh kelembagaan ekonomi daerah melalui unit koperasi, perusahaan daerah dengan tata kelola terstruktur dan kelembagaan ini menjadi modal penting untuk memastikan kerja sama.”

“Kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan tapi dapat berlanjut pada implementasi yang konkret, terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (yey/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Temui Sultan, Dirjen Imigrasi Paparkan Upaya Cegah TPPO dari Hulu

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi memperkuat pencegahan dari hulu melalui 21 Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani mengatakan, 21…

Penanganan Sampah dan Transformasi Digital Jadi Prioritas Kota Bandung

PENANGANAN masalah sampah dan percepatan transformasi digital menjadi dua agenda strategis yang akan terus diperkuat Pemerintah Kota Bandung dalam membangun kota yang lebih maju dan berkelanjutan. “Tantangan terbesar yang dihadapi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Putra Presiden Pertama RI, Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia

  • September 26, 2026
Putra Presiden Pertama RI, Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia

Bekuk Singapura di Laga Perdana, Timnas Indonesia Tuntaskan Dendam

  • September 25, 2026
Bekuk Singapura di Laga Perdana, Timnas Indonesia Tuntaskan Dendam

Diduga ada Penyimpangan, Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong

  • September 25, 2026
Diduga ada Penyimpangan, Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong

Wapres Minta Kebutuhan Pengungsi Banjir Bandang Solok Dipenuhi

  • September 25, 2026
Wapres Minta Kebutuhan Pengungsi Banjir Bandang Solok  Dipenuhi

Temui Sultan, Dirjen Imigrasi Paparkan Upaya Cegah TPPO dari Hulu

  • September 25, 2026
Temui Sultan, Dirjen Imigrasi Paparkan Upaya Cegah TPPO dari Hulu

Komdigi Pastikan Isu Pemadaman Internet Tiga Hari Hoaks

  • September 25, 2026
Komdigi Pastikan Isu Pemadaman Internet Tiga Hari Hoaks