MANTAN Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Damarsi, Sodikun, memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Senin (15/6). Sodikun diperiksa terkait dugaan kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) yang beralih fungsi menjadi rumah kos.
Pemeriksaan tersebut berfokus pada pengetahuan saksi mengenai proses awal rencana tukar guling lahan tersebut. Sodikun menjelaskan bahwa kapasitasnya dalam perkara ini hanya sebatas mengetahui proses awal hingga munculnya wacana tukar guling. Ia menegaskan tidak mengetahui lebih jauh mengenai proses akhir hingga berdirinya bangunan kos di atas lahan yang dipersoalkan.
“Setahu saya hanya proses awal sampai terjadinya rencana wacana tukar guling itu. Mengenai pembangunan yang dinilai menyalahi prosedur, itu sudah bukan era saya lagi. Saya menjabat sebagai Ketua BPD hanya sampai tahun 2020,” ujar Sodikun setelah menjalani pemeriksaan.
Sosialisasikan ke masyarakat
Lebih lanjut, Sodikun membeberkan bahwa pada tahun 2019 silam, BPD sempat menggelar Musyawarah Desa (Musdes) menyusul adanya wacana tukar guling TKD ke lahan milik Haji Yokan yang tercatat atas nama Ali Fikri. Lahan pengganti tersebut kabarnya dibeli oleh pihak pengembang (PT) yang dipimpin oleh Agus Nasroni.
Sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sebuah papan penanda sempat ditancapkan di lokasi lahan tersebut pada 2019. Di dekat papan nama bertuliskan “Tanah Kas Desa” tersebut ada foto tiga orang, yakni perwakilan pengembang PT Jaya Tera (Agus Nasroni), mantan Ketua BPD Sodikun, dan Kepala Desa Damarsi yang menjabat saat ini, Miftakul Anharuddin.
Namun, Sodikun menegaskan bahwa aksi penancapan papan tersebut pada saat itu barulah sebuah formalitas wacana. Artinya belum ada kesepakatan tukar guling yang sah secara hukum.
“Penancapan itu sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat bahwa ini loh rencana TKD yang mau ditukar ke lahan ini. Jadi statusnya saat itu masih sebatas rencana, objeknya belum ditukar dan belum menjadi TKD. Kondisinya pun masih berupa sawah, belum ada bangunan,” jelas Sodikun.
Tidak tahu soal dokumen
Sodikun juga mengaku sama sekali tidak mengetahui terkait dokumen ikatan jual beli tanah antara ahli waris Ali Fikri dengan pihak PT Jaya Tera, maupun siapa pihak yang menerbitkan izin hingga bangunan rumah kos tersebut akhirnya bisa berdiri di atas lahan sengketa.
Menurutnya, pihak PT diduga berani memastikan rencana tersebut karena sudah memberikan uang muka atau down payment (DP) kepada pemilik lahan asal, Haji Yokan.
“Kalau masalah izin mendirikan bangunan atau proses setelah tahun 2020, saya sudah purna tugas. Mungkin pengurus BPD yang sekarang yang lebih memahami hal tersebut,” pungkasnya. (OTW/M-01)
