Kemenag Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan di Pesantren

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren sebagai langkah konkret memperkuat perlindungan santri.

Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1261 Tahun 2025 yang diterbitkan pada Februari 2025. Direktur Pesantren Ditjen Pendidikan Islam ditunjuk sebagai Ketua Satgas, sementara Dirjen dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam bertindak sebagai pengarah.

“Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren menjadi perhatian serius Menteri Agama Nasaruddin Umar sejak awal menjabat. Tidak lama setelah beliau dilantik, kami diminta segera membentuk Satgas ini,” ujar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, di Jakarta, Rabu (29/10).

BACA JUGA  Wamenag: Tindakan dalam Video Viral Gus Elham Tidak Pantas

Menurutnya, Satgas tersebut dibentuk untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di pesantren.

Tugas Satgas Pencegahan Kekerasan di Pesantren meliputi:

  1. Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di pesantren;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi kebijakan;
  3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan; serta
  4. Menyampaikan laporan kepada Dirjen Pendidikan Islam.

Satgas Pencegahan Kekerasan dan Satgas Pesantren

Selain itu, Kemenag juga membentuk Satgas Pesantren Ramah Anak melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2025. Satgas ini berfokus pada penyusunan kebijakan, pembinaan, dan pemantauan pesantren ramah anak.

Masih di bulan yang sama, Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak.

BACA JUGA  Kemenag dan Basarnas Perkuat Mitigasi Risiko di Pesantren

Regulasi ini melengkapi payung hukum sebelumnya, yakni PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kemenag, serta KMA Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual.

“Peta jalan ini menjadi panduan bagi pengasuh, pendiri, pimpinan pesantren, serta tenaga pendidik untuk mewujudkan pesantren yang ramah anak dan melindungi hak santri,” jelas Thobib.

Ia menambahkan, tahun ini Kemenag melakukan piloting terhadap 512 pesantren ramah anak sebagai bagian dari komitmen pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam.

“Langkah ini menunjukkan keseriusan Kemenag di era kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar dalam membangun lingkungan pesantren yang aman dan berkeadilan bagi santri,” pungkasnya. (*/S-01)

BACA JUGA  Kemenag Gelar Sidang Isbat 1 Syawal Hari Ini 29 Maret 2025

Siswantini Suryandari

Related Posts

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

KANTOR Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda menggelar kegiatan Mancing Mania Bersama Media di Mega Prima Fishing, Sedati, Sidoarjo, Kamis (12/11). Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dua…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

  • November 15, 2026
Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

  • November 14, 2026
Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

  • November 14, 2026
Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI