DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Diminta Beri Edukasi

  • Politik
  • November 12, 2025
  • 0 Comments

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025–2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11).

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi berharap KPPI Jateng dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam memberikan edukasi politik serta memperkuat program pemberdayaan perempuan melalui inisiatif Kecamatan Berdaya.

“Para perempuan yang hari ini dilantik harus memberi warna dalam berkiprah dan berpolitik, serta memiliki semangat emansipasi. Saya harap Jawa Tengah bisa lebih berdaya,” ujarnya.

Ahmad Luthfi menyebut, keterwakilan perempuan di politik masih perlu ditingkatkan. Saat ini, dari total anggota DPR RI asal Jawa Tengah, hanya sekitar 20 persen adalah perempuan. Karena itu, pendidikan politik dinilai penting untuk mendorong partisipasi dan kualitas kepemimpinan perempuan di ranah publik.

BACA JUGA  Gubernur Jateng Cek Kepastian Perusahan Beri THR

Pemberdayaan perempuan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, telah memiliki roadmap pemberdayaan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Salah satu bentuk konkretnya adalah program Kecamatan Berdaya, yang kini telah berjalan di 150 kecamatan pada 35 kabupaten/kota.

“Melalui Kecamatan Berdaya, kami ingin menciptakan perempuan yang mandiri, mampu membuka lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan ekonomi kreatif,” jelasnya.

Gubernur berharap KPPI Jateng dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat peran perempuan di berbagai bidang dan memperluas partisipasi politik secara inklusif. (Htm/N-01)

BACA JUGA  Jalur Grobogan-Semarang Putus, Armco Dipasang

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pengamat Apresisi Konsolidasi Prabowo dengan 800 Pati TNI-Polri

LANGKAH Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri di Istana Negara, Rabu (7/10/2026) patut diapresiasi. Pasalnya pertemuan bisa menjadi momentum untuk menyatukan persepsi mengenai…

Putusan MK Soal Ijazah Gibran Tunjukkan Kelemahan Verifikasi Pencalonan

PUSAT Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Wakil Presiden Tahun 2024 menunjukkan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Tokoh Masyarakat Kotamobagu Temui Kolonel Edward Sitorus, Bintang TNI di Medsos

  • October 10, 2026
Tokoh Masyarakat Kotamobagu Temui Kolonel Edward Sitorus, Bintang TNI di Medsos

Persebaya Bekuk Isenmulang, Persik Hentikan Laju Madura United

  • October 10, 2026
Persebaya Bekuk Isenmulang, Persik Hentikan Laju Madura United

Perlu Kerjasama Antarnegara untuk Hadapi Ancaman Karhutla

  • October 9, 2026
Perlu Kerjasama Antarnegara untuk  Hadapi Ancaman Karhutla

RSUD dr. Slamet Garut Siap Kembangkan Layanan Berstandar Smart Hospital

  • October 9, 2026
RSUD dr. Slamet Garut Siap Kembangkan Layanan Berstandar Smart Hospital

Tasikmalaya Great Sale Diharap Dorong Perekonomian Daerah

  • October 9, 2026
Tasikmalaya Great Sale Diharap Dorong Perekonomian Daerah

PT KAI Perkuat Konektivitas Ekonomi Antarwilayah di Sumut

  • October 9, 2026
PT KAI Perkuat Konektivitas Ekonomi Antarwilayah di Sumut