REKONSILIASI dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan terjadi karena keinginan kuat para partai berlambang Kabah itu menatap masa depan. Itu sebabnya pemerintah menyambut baik kabar tersebut karena tidak perlu terlibat dalam konflik tersebut.
“Itu inisiatif dari teman-teman di internal PPP. Tidak ada keterlibatan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Jakarta, Senin (6/10).
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah bersyukur karena PPP mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Dia pun berharap kondisi internal PPP semakin membaik setelah rekonsiliasi tersebut, terutama di tingkat bawah. “Semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama,” ujarnya.
Surat Keputusan
Sebelumnya Menkum menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru mengenai kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
“Hari ini (Senin 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman.
Ia mengatakan total terdapat ada enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus. Agus berharap PPP segera melengkapi susunan kepengurusan sesegera mungkin. Selanjutnya bisa menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas).
Orang baik
Sementara itu, Ketua Umum PPP terpilih Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan Agus Suparmanto.
“Saya tadi sampaikan kepada Menteri Hukum bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh orang-orang baik, yaitu untuk pertemuan antara Taj Yasin, Agus, dan saya,” ujar Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dari pertemuan tersebut disepakati rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang maupun pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan.
“Segera mungkin karena sudah menyatu antara Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kami satukan, yaitu dengan membentuk kepengurusan yang segera akan kami sempurnakan,” ujarnya.
Sempat ricuh
Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Mardiono menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Namun Muktamar PPP tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Akibatnya, terjadi dualisme ketua umum PPP. (*/N-01)
