BUKAN hanya negara tujuan yang kurang memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran, ternyata pemerintah Indonesia pun, hingga kini juga masih belum memberikan perlindungan memadai bagi mereka.
Penegasan itu disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care dalam rangka perayaan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, khususnya dalam advokasi pekerja perempuan migran di Solo, Senin (2/12).
Sejumlah aktivis peduli pekerja perempuan migran, ikut memberikan paparan atas belum optimalnya pemerintah dalam memberikan layanan dan jaminan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran dari tindak kekerasan selama bekerja di luar negeri.
Terkait ketidakseriusan itu tampak dalam sidang Komite Perlindungan Pekerja Migran di Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ) di New York, pada bulan ini, yang mana Pemerintah RI belum menyampaikan laporan tentang implementasi ratifikasi tentang perlindungan pekerja migran yang sudah menjadi kesepakatan dunia.
Menanti komitmen
Sementara organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Migrant Care, LSM SARI, Kapal Perempuan, Human Right Working Grup ( HRWG), Beranda Migran, Emancipate telah memberikan pelaporan pada sesi 39 sidang CMW di PBB terkait implementasi konvensi ratifikasi perlindungan perempuan, dan diterima baik.
Karena itu, lanjut Wahyu, bersamaan dengan perayaan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Migrant Care mendorong pemerintah bisa berkomitmen serius, untuk memberikan perlindungan optimal bagi pekerja perempuan migran, yang selama ini masih banyak mengalami kekerasan fisik, pemerkosaan dan perlakuan kekerasan lain di luar negeri.
Sejauh ini, lanjut dia, aliansi masyarakat sipil melihat belum ada keseriusan Indonesia menerapkan konvensi tentang tata kelola kebijakan migrasi. Dan keabaian ini membuat pekerja perempuan migran, menjadi sangat dirugikan,tidak sebanding dengan jerih remitensi yang diberikan kepada negara.
“Ilusi teman teman pekerja perempuan migran sebagai pahlawan devisa hanya menjadi kalimat penyejuk, namun jaminan atas hak-hak mereka masih jauh dari harapan,” tegasnya.
Janji kampanye
Selain Wahyu selaku pentolan Migran Care, sejumlah aktivis dari Kapal Perempuan, Beranda Migran, Emancipate juga memberikan narasi nyata tentang belum seriusnya pemerintah dalam memproteksi atau memberikan perlindungan kepada para buruh perempuan migran.
Termasuk kepala daerah hasil Pemilu, yang dipantau oleh aktivis buruh migran telah memberikan janji akan memberikan layanan yang baik dan memadai lewat Perda, yang menjadi turunan regulasi yang ada di atasnya, ternyata juga tidak ada keseriusan.
“Melalui pemantauan, kami melakukan dialog politik yang mengundang paslon, untuk memastikan kapabilitas dan perspektifnya. Namun dari pemilu ke pemilu, hasilnya tidak ada keseriusan,” ujar pekerja perempuan migran di Singapura, Dewi Putra yang pesimis dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Kantong pekerja migran
Pada saat sama Koordinator Senior Migran Care, Mulyadi membeberkan, hasil kompilasi data kasus yang muncul akibat tidak adanya perbaikan regulasi layanan, dari 2023 dan 2024, memunculkan angka cukup besar dari 7 wilayah yang selama ini menjadi kantong asal pekerja migran.
Menurut dia, data Migran Care dari 7 wilayai di Jawa dan NTT menunjukkan, permasalahan muncul cukup besar, karena tingginya minat menjadi pekerja perempuan migran, dengan tujuan negara yang hampir sama semakin tinggi.
“Namun karena tidak ada perbaikan regulasi, seperti dalam dokumen paspor misalnya, lalu menyangkut balai latihan kerja dll, membuat mereka menghadapi masalah,” ujarnya seraya menyebut data 2023 sebanyak 1850 orang, disusul 2024 yang hingga akhir November memunculkan data 1760 pekerja perempuan migran bermasalah. (WID/N-01)
