16 Hari Anti Kekerasan: Mengapa Kasus Tak Surut?

SETIAP tahun, Indonesia memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Setiap tahun pula, kita kembali mendengar pesan yang sama: hentikan kekerasan, lindungi perempuan, ciptakan ruang aman. Namun ironisnya, setiap tahun pula angka kekerasan tetap tinggi, bentuk kekerasan semakin beragam, dan korban terus bertambah. Pertanyaannya: apa yang sebenarnya salah dengan kita?

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), hingga 3 Juli 2025 tercatat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mayoritas kekerasan seksual.

World Health Organization (WHO) mengungkap secara global hampir 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual setidaknya sekali seumur hidup, entah oleh pasangan, mantan pasangan, maupun pihak lain.

Diperkirakan 316 juta perempuan (sekitar 11% dari perempuan usia 15+) mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Data demi data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan individu, tetapi masalah struktural.

BACA JUGA  Kekerasan terhadap Perempuan Belum Usai

Kita hidup dalam ekosistem sosial yang masih memaklumi kekerasan, membenarkan pelaku, dan membungkam korban. Kampanye 16 hari menjadi gema yang nyaring, tetapi tidak cukup kuat untuk menembus sistem yang selama puluhan tahun mengakar.

Salah satu persoalan utamanya adalah normalisasi kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran hak sering kali dianggap wajar: suami boleh mengontrol istri “demi kebaikan”, pacar boleh memantau ponsel pasangannya “karena sayang”, atau atasan boleh melecehkan bawahan “asal tidak berlebihan”. Kekerasan emosional, kontrol, manipulasi, dan pelecehan verbal sering tidak dianggap kekerasan, padahal dampaknya jangka panjang.

16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kasus kekerasan tetap tinggi
Logo kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (dok Komnas Perempuan)

16 Hari Anti Kekerasan, implementasi UU TPKS  jauh dari harapan

Persoalan lain terletak pada penegakan hukum. Indonesia memiliki regulasi, termasuk UU TPKS, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Korban masih sering disuruh “damai saja”, pelaporan berbelit, dan aparat belum seluruhnya sensitif terhadap isu gender. Banyak kasus berhenti di tengah jalan, bukan karena tidak ada bukti, tetapi karena sistem tidak cukup berpihak pada korban.

BACA JUGA  Penembakan Gangggu Kampanye Trump di Pennsylvania

Di sisi lain, beban sosial masih ditanggung perempuan. Mereka dituntut untuk tidak ribut, menjaga nama baik keluarga, bersabar, dan memaafkan. Ketika korban memberanikan diri melapor, justru merekalah yang dihakimi. Victim blaming seolah menjadi refleks masyarakat: “Kenapa pakaiannya begitu?”, “Kenapa pulangnya malam?”, “Kenapa tidak dari dulu melapor?”

Sementara itu, kekerasan di dunia digital berkembang pesat. Dari doxing, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga manipulasi foto menggunakan AI. Ruang yang seharusnya memberi kebebasan, justru memperluas ancaman bagi perempuan. Kampanye 16 hari sering kali belum menyentuh akar persoalan kekerasan berbasis teknologi ini secara komprehensif.

16 hari antu kekerasan terhadap perempuan, kasus tetap naik
Ilustrasi. (Dok Freepik)

Pada akhirnya, pertanyaan “apa yang salah dengan kita?” mengarah pada satu jawaban:
kita masih melihat kekerasan sebagai masalah perempuan, bukan masalah bersama.
Ini masalah budaya, pendidikan, kebijakan, dan cara kita memandang relasi kuasa.

BACA JUGA  KPU Purwakarta Siapkan 4 Zona Lokasi Kampanye

Kampanye 16 hari seharusnya bukan sekadar momentum seremonial. Bukan hanya poster, seminar, atau unggahan media sosial. Kampanye ini seharusnya menjadi pengingat bahwa penghentian kekerasan membutuhkan perubahan cara berpikir dan berperilaku dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga pemerintah.

Kita membutuhkan sistem yang berpihak pada korban. Kita membutuhkan pendidikan yang menanamkan kesetaraan. Kita membutuhkan masyarakat yang tidak membiarkan kekerasan sekecil apa pun.

Selama kita tidak berani mengubah cara kita memperlakukan perempuan, 16 hari kampanye akan terus berlalu, tetapi kekerasan akan tetap berulang. ***

Siswantini Suryandari

Siswantini Suryandari

Related Posts

Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia melaporkan sebanyak 488 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) setiap tahun. Hingga Oktober 2026, jumlah kasus mencapai 98.946 kasus…

Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

DATA pribadi semakin sering diperlakukan seperti syarat kecil yang harus dilewati untuk mendapatkan layanan digital. Nomor telepon diberikan untuk membuat akun, alamat rumah dimasukkan untuk mengirim pesanan, tanggal lahir dicantumkan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Imbangi dengan Myanmar, Indonesia tak Terkalahkan di Babak Kualifikasi

  • November 20, 2026
Imbangi dengan Myanmar, Indonesia tak Terkalahkan di Babak Kualifikasi

Persita Redam Dewa United, Garudayaksa Catat Hattrick

  • November 20, 2026
Persita Redam Dewa United, Garudayaksa Catat Hattrick

Final Dini di Perempat Final UEFA Nations League

  • November 20, 2026
Final Dini di Perempat Final UEFA Nations League

Habitat Kedua Badak Jawa tak Cukup Dinilai dari Ketersediaan Pakan

  • November 20, 2026
Habitat Kedua Badak Jawa tak Cukup Dinilai dari Ketersediaan Pakan

Bangun Kekompakan, Punggawa Deltras FC Nobar Film Piye To Kih

  • November 20, 2026
Bangun Kekompakan, Punggawa Deltras FC Nobar Film Piye To Kih

Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran 3 Kilogram Ganja

  • November 20, 2026
Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran 3 Kilogram Ganja