UPAYA peningkatan keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Ketua Komisi Informasi (KI) Jateng, Indra Ashoka, menyebut lebih dari 70 persen badan publik tingkat kabupaten/kota telah masuk kategori informatif.
“Jawa Tengah ini sudah cukup baik. Mungkin lebih dari 70 persen sudah informatif,” ujar Indra usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (4/12).
Indra menjelaskan, banyak badan publik kini aktif mengunggah informasi melalui situs web dan media sosial, sehingga akses masyarakat semakin luas. Ia menegaskan peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar informasi dapat diakses kapan pun.
Saat ini, KI Jateng tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik. Tahun ini terdapat 189 badan publik yang mengikuti Monev, dan 102 di antaranya lolos hingga tahap uji publik, dengan kategori penilaian mulai menuju informatif, cukup informatif, hingga informatif.
Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi pelaksanaan Monev dan menyebut informasi serta komunikasi menjadi kebutuhan utama pemerintah dan masyarakat. Ia memastikan siap hadir dalam malam penganugerahan keterbukaan informasi pada 16 Desember 2025.
Kepala Diskominfo Jateng, Agung Hariyadi, menambahkan bahwa Pemprov Jateng terus memperkuat ekosistem keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk penyediaan Rumah Rakyat serta integrasi layanan dalam platform Jateng Ngopeni Nglakoni yang memfasilitasi aduan, aspirasi, dan permintaan informasi.
“Semua ini bagian dari upaya membuka transparansi seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan memperoleh informasi dengan mudah,” ujarnya.
Selama tujuh tahun berturut-turut, Jawa Tengah meraih predikat Provinsi Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional. Tahun ini, Pemprov Jateng menargetkan mempertahankan gelar tersebut untuk kedelapan kalinya. (Htm/S-01)
