Sejarah Hari Bhayangkara dan Maknanya

HARI Bhayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli sebagai hari lahir Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penetapan tanggal ini berkaitan erat dengan sejarah institusi kepolisian di Indonesia.

Tahun ini Polri memasuki usia ke-79 dengan tagline Polri Untuk Masyarakat.

Asal Usul:

  • Pada 1 Juli 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D., yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara berada langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri.
  • Tanggal inilah yang kemudian dianggap sebagai hari kelahiran resmi Polri, meskipun secara historis peran kepolisian di Indonesia sudah ada sejak masa Hindia Belanda, Jepang, dan awal kemerdekaan.

Masa Awal:

  • Pada awal kemerdekaan, tugas-tugas keamanan dan kepolisian dijalankan oleh badan-badan keamanan lokal di berbagai wilayah.
  • R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945.
  • Namun karena formalitas dan pengesahan institusi baru terjadi pada 1 Juli 1946, maka tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
BACA JUGA  Sambut HUT Bhayangkara, Polda Jateng Gelar Baksos di Klenteng Sampokong

Arti “Bhayangkara”:

  • Kata “Bhayangkara” berasal dari zaman Majapahit, yakni pasukan elit pengawal kerajaan yang setia kepada Gajah Mada dan kerajaan.
  • Nama ini digunakan untuk menggambarkan tugas Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta penjaga ketertiban dan keamanan negara.

Perjalanan Institusi Polri:

  • Pernah menjadi bagian dari TNI (ABRI) pada masa Orde Baru.
  • Sejak reformasi tahun 1999, Polri kembali menjadi institusi yang mandiri dan terpisah dari TNI, berdasarkan TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan UU No. 2 Tahun 2002.

Peringatan Hari Bhayangkara:

Setiap tanggal 1 Juli, Polri mengadakan upacara resmi, kegiatan sosial, dan beragam lomba sebagai bentuk refleksi, evaluasi, dan penguatan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dirgahayu Polri ke-79. (*/S-01)

BACA JUGA  Pakar Hukum Kritik Polri Tolak Petunjuk JPU Kasus Pagar Laut

Siswantini Suryandari

Related Posts

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai koalisi untuk membahas nama yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

  • November 15, 2026
Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

  • November 14, 2026
Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

  • November 14, 2026
Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI