DPRD Provinsi Jawa Barat menyesalkan polemik Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kian meruncing. Persoalan itu mulai dari telatnya pembayaran kepada pihak penyedia jasa makanan, hingga kasus keracunan makanan yang sudah menelan korban hingga 78 siswa di Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu.
“Ini persoalan pelik yang harus segera diatasi oleh pemerintah pusat. Terlebih program MBG ini tidak hanya menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, namun juga merupakan program prioritas nasional,” ungkap Wakil Ketua III DPRD Jabar, Ono Surono.
Menurut Ono, pemerintah pusat harus bergerak cepat tidak hanya mengevaluasi namun juga memperbaiki. Dengan demikian target dari program tersebut bisa berjalan dengan optimal.
“Saran kami paling tidak pemerintah pusat khususnya Presiden, harus melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Ono.
“Jangan sampai program baik yang disiapkan pemerintah justru tidak berdampak optimal bagi generasi muda penerus bangsa. Kalau memang ini menjadi program prioritas dari presiden yang tujuannya baik, tentunya harus pelaksanaan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya bisa tercapai seusai dengan output, income dan manfaatnya.”
“Tidak hanya evaluasi, kami juga mendorong, pemerintah pro aktif dalam melakukan pengawasan,” lanjut Ono. (Rava/N-01)
