SAAT menyikapi aksi maraknya aksi begal di wilayah Bandung Raya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk melakukan pencegahan. Hal itu guna meningkatkan rasa aman masyarakat saat beraktivitas.
Gubernur juga mengusulkan penempatan aparat bersenjata di sejumlah titik rawan kejahatan, sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap maraknya aksi begal dan kriminalitas jalanan.
“Saya berkoordinasi dengan Kapolda untuk secara teknis dan taktis melakukan pengamanan di seluruh wilayah Bandung Raya dan juga seluruh wilayah Jabar.”
“Kehadiran aparat di lokasi-lokasi strategis perlu diperkuat agar mampu memberikan efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat saat beraktivitas.”
“Menempatkan aparat di titik-titik strategis bersenjata, ini usulan saya dan ini adalah bagian untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa aman bagi warga masyarakat,” ungkapnya.
Aktifkan ronda
Tak cuma itu, gubernur juga meminta masyarakat kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan melalui patroli rutin di tingkat RT dan RW, terutama di kawasan yang berpotensi menjadi lokasi pembegalan, perampokan, maupun tindak kriminal lainnya.
“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Patroli di setiap RT, di setiap RW, di seluruh sudut strategis di wilayah kota dan desa yang menjadi potensi terjadinya aksi pembegalan, perampokan, dan berbagai aksi kriminal lainnya yang meresahkan warga,” katanya.
Dedi juga mengingatkan bahwa ancaman keamanan tidak hanya berasal dari aksi begal, tetapi juga aktivitas geng motor serta tawuran yang masih terjadi di sejumlah daerah. Pemprov Jabar akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.
PJU Minim di Kota Bandung
Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, untuk segera menyelesaikan masalah penerangan jalan umum (PJU), menyusul maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat akibat jalan gelap di Kota Bandung.
Saat ini aksi begal dan jalan gelap akibat PJU minim tengah menjadi sorotan tajam dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga Pemkot Bandung juga diminta untuk bantu menekan aksi kriminalitas tersebut.
“Minimnya PJU di sejumlah titik tersebut, tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena kondisi itu menyebabkan jalan gelap dan berpotensi mengundang aksi kriminalitas. Kondisi jalan yang gelap berpotensi meningkatkan risiko kriminalitas, termasuk aksi begal, sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan,” terangnya.
Atas hal tersebut lanjut Andri, Pemkot Bandung juga diminta harus segera menentukan langkah konkret untuk menekan aksi kriminalitas yang dipicu kondisi jalan gelap tersebut, agar seluruh masyarakat bisa tenang saat keluar malam hari.
Pemetaan titik rawan
Pemerintah kota juga harus segera melakukan pemetaan titik-titik rawan, mempercepat perbaikan PJU yang mati, serta menambah penerangan di wilayah yang masih minim.
“Selain peningkatan infrastruktur penerangan, saya juga menilai upaya pencegahan kejahatan perlu diperkuat melalui patroli rutin aparat keamanan dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis. Dan keamanan warga adalah hak dasar yang wajib dijamin,” tuturnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri menegaskan pihaknya akan terus mendorong percepatan penanganan persoalan minimnya PJU tersebut untuk menampung aspirasi masyarakat yang resah dengan aksi begal.
Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, terutama pada malam hari. Semua langkah tersebut dinilai penting dilakukan oleh Pemkot Bandung untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya saat mereka beraktivitas pada malam hari karena kondisi jalan terang bisa mencegah aksi kriminalitas. (zahra/M-01)
