UPI Siap Terapkan Kebijakan WFH

UNIVERSITAS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yulianto

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si., Direktur Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta UPI,  Selasa (7/4).

Menurut Prof. Ahmad Yani, UPI telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan pembelajaran digital melalui pembentukan direktorat khusus yang menangani kurikulum dan pembelajaran berbasis teknologi. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam merespons kebijakan PJJ secara adaptif dan kontekstual.

“Secara kelembagaan, UPI sudah siap. Bahkan saat ini kami tengah merintis pengembangan program studi berbasis PJJ, dengan target hingga 15 program studi pada tahun ini,” ujarnya.

BACA JUGA  Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

Tidak seragam

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa implementasi PJJ tidak dilakukan secara seragam atau berdasarkan mahasiswa tingkat awal atau akhir, melainkan disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.

Mata kuliah berbasis teori dinilai lebih memungkinkan dilaksanakan secara daring, sementara mata kuliah praktik tetap memerlukan pembelajaran luring.

UPI juga akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap mata kuliah, dosen pengampu, serta kesiapan modul digital sebelum menerapkan kebijakan secara penuh. Pendekatan ini dinilai penting agar pelaksanaan PJJ tetap menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memenuhi aspek administratif.

Dari sisi infrastruktur, UPI telah menyiapkan penguatan platform pembelajaran digital yang akan terus dikembangkan, termasuk peningkatan Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) dan integrasi pemantauan interaksi pembelajaran. Selain itu, dosen didorong untuk melengkapi modul pembelajaran digital berupa teks, video, tugas, dan evaluasi.

BACA JUGA  Siasati Efisiensi, Gubernur Jabar Imbau Pemkab Lakukan WFH

“Tantangan utama bukan pada kebijakan, tetapi pada kesiapan konten pembelajaran digital. Modul harus lengkap dan interaksi dosen-mahasiswa harus terjamin agar PJJ berjalan efektif,” jelasnya. (zahra/M-01)

Related Posts

Museum ITB Hadirkan Ruang Sejarah, Sains, Teknologi, dan Inovasi

INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) kini memiliki Museum ITB yang berada di area Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), ITB Kampus Ganesha Bandung. Museum yang diresmikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Jumat…

Fapet UGM Berkomitmen Dukung Pendidikan Inklusif

DEKAN Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., mengunjungi salah satu calon mahasiswa yang diterima di Fakultas Peternakan UGM, Muhammad Nur Arifin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Resmi Terapkan B50, Indonesia Setop Impor Solar

  • July 9, 2026
Resmi Terapkan B50, Indonesia Setop Impor Solar

Prabowo Bangga Indonesia Jadi Negara Pertama Gunakan B50

  • July 9, 2026
Prabowo Bangga Indonesia Jadi Negara Pertama Gunakan B50

Pemkab Taput Tegaskan Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran

  • July 9, 2026
Pemkab Taput Tegaskan Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran

Festival Asia Afrika 2026 Angkat Diplomasi Kopi dan Inklusivitas

  • July 9, 2026
Festival Asia Afrika 2026 Angkat Diplomasi Kopi dan Inklusivitas

Bupati Sleman Serahkan NPHD untuk 14 Tempat Ibadah

  • July 9, 2026
Bupati Sleman Serahkan NPHD untuk 14 Tempat Ibadah

Fenomena Polyworking Makin Berkembang

  • July 9, 2026
Fenomena Polyworking Makin Berkembang