PEMERINTAH Kota Bandung Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, akan mendeklarasikan Bandung menuju Zero bullying pada 30 Juli 2024.
Deklarasi ini untuk mengedukasi seluruh komunitas dan satuan pendidikan untuk berkomitmen agar tidak ada bullying di lingkungan mereka.
Kepala DP3A Kota Bandung Uum Sumiati mengatakan Pemkot Bandung telah memiliki program Sekolah dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Senandung Perdana).
Terdapat dua strategi di dalam program tersebut yakni strategi pencegahan dan strategi pelayanan.
“Strategi pencegahan memang kita lakukan baik ke masyarakat maupun ke lingkungan satuan pendidikan. Untuk ke masyarakat, baru ada 10 kelurahan yang dalam catatan kami. Ada beberapa kasus yang muncul terkait kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak,” kata Uum, Senin (22/7)
Sementara untuk satuan Pendidikan lanjut Uum, tahun ini ada 30 SMP Negeri yang bakal didatangi dalam upaya edukasi terkait bullying.
Diakuinya, jumlah SMP di Kota Bandung cukup banyak. Sehingga pihaknya belum bisa sekaligus memberikan edukasi, kepada sekolah-sekolah SMP Negeri di Kota Bandung.
“Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat, kita menjadi nara sumbernya untuk menyentuh sekolah-sekolah yang belum tersentuh oleh kami untuk diedukasi,” ujar Uum.
“Jadi di dalamnya, untuk masyarakat juga ada berbagai materi tidak hanya terkait pencegahan kekerasan, tapi juga pencegahan perkawinan anak,” lanjutnya.
Pihaknya juga berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung, untuk mengedukasi siswa di sekolah-sekolah terkait pencegahan terhadap anak untuk memakai narkoba.
Berani Lapor Bullying
Ada program lain yang juga digenjot, yakni program pelopor dan pelapor (2P). Anak-anak juga harus menjadi pelopor untuk tidak melakukan kekerasan baik di lingkungan sekolah, teman bermain, dan keluarga. Termasuk berani melapor bila terjadi kekerasan.
“Efek dari pelaporan itu adalah tercatat. Karena saat ini banyak kasusyang sudah lama, tapi baru berani lapornya saat ini. Sehingga dengan adanya program 2P, kasus kekerasan semakin berkurang atau bahkan tidak ada. Kalau pun terjadi kasus kekerasan, korbannya berani melapor sehingga bisa ditangani langsung,” imbuhnya.
Menurut Uum, sebetulnya secara umum, secara keseluruhan (kasus kekerasan), baik terhadap perempuan maupun anak pada 2023 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
Tadinya sempat di angka 465, sekarang turun 430. Sebetulnya perkawinan anak juga turun, tren tiga terakhir juga turun. (Rava/S-01)
