KEMENTERIAN Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) resmi meluncurkan MANDARA (Mangrove Data Nusantara) di Jakarta, Selasa (10/2).
MANDARA merupakan Integrated Data Platform Mangrove (IDPM) yang mulai dikembangkan sejak 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Platform ini dirancang sebagai sistem satu pintu untuk pengelolaan dan pertukaran data mangrove yang terintegrasi, mutakhir, serta mudah diakses.
“Peluncuran MANDARA merupakan langkah penting menuju transparansi dan integrasi data. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir didasarkan pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Direktur Jenderal PDASRH Dyah Mutiningsih.
Berdasarkan data terbaru, sekitar 80 persen ekosistem mangrove Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Kondisi ini menjadikan Kementerian Kehutanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam upaya pelestarian dan pemulihan mangrove nasional.
Tingginya kebutuhan data dari kalangan akademisi, lembaga internasional, hingga sektor swasta mendorong pengembangan sistem manajemen data yang terbuka, kredibel, dan dapat diandalkan. MANDARA tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, tetapi juga sebagai smart tool yang mendorong kolaborasi multipihak dalam rehabilitasi mangrove.
Melalui standar data yang terintegrasi, platform ini diharapkan menjadi jembatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang selaras.
Peran Strategis MANDARA
Secara fungsional, MANDARA memiliki sejumlah peran strategis, antara lain mendukung koordinasi penyusunan Peta Kawasan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara lebih presisi dan efisien.
Platform ini juga menyimpan berbagai lapisan data, mulai dari data spasial (GIS), citra satelit resolusi tinggi, data tabular, hingga dokumentasi teknis dan analisis dampak lingkungan.
Selain itu, MANDARA memungkinkan pemantauan input data RHL mangrove dari berbagai sumber pendanaan secara transparan dan akuntabel. Tersedia pula fitur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan lapangan, kritik, dan saran untuk memperkuat tata kelola mangrove di daerah.
Keterbukaan dan pelacakan data
Keterbukaan dan keterlacakan data yang dihadirkan MANDARA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mitra dalam mendukung rehabilitasi mangrove. Dengan data terverifikasi yang dapat dipantau bersama, platform ini menjadi fondasi pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, termasuk investasi berbasis hasil, kemitraan publik–swasta, serta inisiatif karbon biru (blue carbon).
Sejak dikembangkan pada 2024, IDPM/MANDARA telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan sebagai acuan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peluncuran resminya, MANDARA diharapkan menjadi standar baru dalam publikasi dan pertukaran data mangrove di Indonesia.
Melalui platform ini, Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu pemimpin global dalam perlindungan ekosistem karbon biru dan mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam. (*/S-01)
