WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, menyerukan dimulainya “perang” nasional melawan sampah sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi (Waste to Energy/WtE) di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/9).
“Indonesia sedang menghadapi momentum penting. Dengan bonus demografi, 68,95% penduduk usia produktif, serta 77% Gen Z dan Gen Y peduli isu lingkungan, ini saatnya kita bergerak bersama,” tegas Diaz.
Presiden menargetkan pengelolaan sampah 50% tercapai pada 2025 dan 100% pada 2029. “Kita diberi target besar. Ibaratnya, kita harus perang melawan sampah,” katanya.
Indonesia menghasilkan sekitar 53 juta ton sampah per tahun, namun hanya 9–10% yang terkelola. Timbunan di TPA mencapai 1,6 miliar ton, menimbulkan persoalan sosial, kesehatan, dan memperparah emisi gas rumah kaca. Menurut Diaz, teknologi Waste to Energy adalah solusi tercepat untuk mengurangi timbunan tersebut.
Waste of Energy masuk proyek strategi nasional
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyebut proyek WtE akan masuk Proyek Strategis Nasional. Satu fasilitas WtE dengan kapasitas 1.000 ton sampah per hari dapat menghasilkan listrik 15 megawatt. Fasilitas ini akan dibangun di 33 kota besar, dengan prioritas di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bekasi, dan Tangerang.
Namun, tantangan besar adalah pendanaan. “Untuk membangun sistem WtE dibutuhkan sekitar Rp300 triliun. Sementara pendanaan iklim Indonesia masih jauh dari kebutuhan,” jelas Diaz.
Pemerintah daerah juga dituntut menyediakan lahan minimal 4–5 hektare dan memastikan pasokan 1.000 ton sampah per hari. Wamen Diaz mengimbau agar daerah mengalokasikan 3% APBD untuk pengelolaan lingkungan.
Dalam skema baru, biaya tipping fee yang sebelumnya membebani pemda akan ditanggung PLN dengan subsidi pemerintah pusat, sehingga daerah bisa fokus pada pengumpulan dan pengangkutan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pengurangan sampah di hulu melalui partisipasi masyarakat dan pengolahan di hilir dengan teknologi. “Di kota besar, WtE adalah satu-satunya solusi realistis. Dengan dukungan semua pihak, saya yakin program ini bisa sukses,” ujarnya.
Menutup Rakornas, Diaz menegaskan urgensi langkah cepat. “WtE bukan satu-satunya solusi, tapi ini jalan tercepat untuk menekan timbunan sampah. Setelah itu, fokus kita adalah mengelola 1,6 miliar ton sampah lama di TPA,” katanya.
Rakornas dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, PLN, asosiasi pemerintah daerah, swasta, dan lembaga investasi yang siap mendukung percepatan pengelolaan sampah nasional. (*/S-01)
