KOMISI Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (Jabar) menyebut eksistensi dari 77 lembaga penyiaran yang ada di Kota Bandung terancam tutup.
Masa depan lembaga penyiaran dinilai sedang menghadapi tantangan berat akibat krisis ekonomi, perubahan kebijakan anggaran,dan tekanan dari media digital global.
Saat ini terdapat 77 lembaga penyiaran di Kota Bandung, terdiri dari 42 radio dan sisanya televisi, termasuk yang tergabung dalam sistem siaran jaringan.
“Eksistensi lembaga-lembaga ini kian terancam,” kata Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet saat beraudensi dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Kamis (15/5).
Ada tiga faktor penyebab ancaman ini, kontraksi ekonomi global yang menekan belanja iklan. Realokasi anggaran pemerintah dan revisi UU Penyiaran yang belum memihak lembaga penyiaran daerah.
“KPID Jabar juga mengajukan dua usulan konkret yakni, perlindungan dari Pemkot Bandung terhadap lembaga penyiaran lokal,” terangnya.
Sekaligus rencana menggelar sarasehan bersama pelaku penyiaran untuk memperkuat kolaborasi penyebaran informasi program pemerintah.
77 lembaga penyiaran di Kota Bandung hadapi tantangan berat
Menurut Adiyana pemaparan hasil riset media habit di Jabar menunjukkan bahwa generasi X dan Y masih mengandalkan TV dan radio sebagai rujukan utama klarifikasi informasi.
Sementara generasi Z mulai beralih ke media sosial, meskipun kontennya sering kali tidak terpercaya dan rawan disinformasi.
Merespons hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung mendukung lembaga penyiaran arus utama (mainstream).
Secara tegas Farhan menyoroti perlunya peran aktif KPID dalam pengawasan konten kekerasan seksual di media.
“Kami mohon KPID benar-benar galak dalam menertibkan media yang tidak sensitif memberitakan isu ini,” ujarnya.
Farhan juga menyampaikan inisiatif Pemkot Bandung dalam membentuk narasi komunikasi publik untuk mendorong literasi media masyarakat.
Termasuk pemahaman bahaya kecanduan gadget dan pentingnya pagar konservatif dalam dunia informasi.
Pemkot terbuka bekerja sama dengan KPID dalam menyusun komunikasi publik yang tepat. Data hasil riset KPID sangat berguna, nanti akan dipilah mana yang bisa dibagikan ke publik.
“Saya juga meminta Disnaker Kota Bandung memfasilitasi para pekerja media yang terkena PHK untuk mendapatkan haknya secara adil, melakukan mediasi mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik,” tandas Farhan. (Rava/S-01)
