Majelis Hakim PN Sleman Tolak Penggugat Intervensi

  • Hukum
  • June 10, 2025
  • 0 Comments

PUTUSAN sela Majelis Hakim PN Sleman, menolak kehadiran penggugat intervensi yang akan bergabung dengan penggugat. Dengan putusan sela itu sidang gugatan perdata yang diajukan Komardin, warga Makassar, Sulawesi Selatan terhadap Universitas Gadjah Mada memasuki babakan baru.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dipimpin Cahyono SH, MH ini memastikan ada delapan pihak yang digugat. Mereka adalah Rektor dan empat Wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan. Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan dan mantan dosen Fakultas Kehutanan yang diidentifikasi pernah membimbing Joko Widodo, Kasmujo.

Sidang di Pengadilan Negeri Sleman ini, Komardin hadir sendiri sedangkan para tergugat I-VII diwakili penasihat hukumnya, Ariyanto dan rekan sedangkan Kasmujo diwakili oleh penasihat hukumnya, Darul Arqom.

Agenda sidang hari ini adalah putusan sela dari majelis hakim terkait dengan permohonan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga atau intervenient bernama Muhammad Taufiq, advokat asal Solo yang juga menggugat ijazah Jokowi di PN Solo.

BACA JUGA  UGM Klarifikasi Pernyataan Sofian Effendi Soal Ijazah Jokowi

Ditolak

Dalam amar putusannya dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasar Ketuhana Yang Maha Esa itu, Majelis Hakim sependapat dengan para tergugat. Permohonan gugatan intervensi yang diajukan tidak disertai dengan uraian serta bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan hubungan dan kepentingan hukum yang nyata antara perkara di PN Sleman dengan perkara serupa di PN Solo.

“Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan intervensi yang diajukan oleh permohonan intervensi tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak,” kata Hakim Ketua Majelis Cahyono membacakan putusan sela.

Dengan putusan sela tersebut, kedua belah pihak akan melanjutkan sidang hingga selesainya pokok materi. Namun demikian, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan upaya perdamaian.

“Kami berikan waktu selama satu bulan untuk mediasi. Jika masih kurang dapat diperpanjang selama 15 hari,” kata Cahyono. Ia kembali menegaskan Majelis Hakim berpendapat permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tidak berdasar sehingga ditolak.

BACA JUGA  Rismon Bantah Tuduh JK Biayai para Penggugat Ijazah Jokowi

Tinggalkan ruang sidang

Usai membacakan putusan sela, Majelis Hakim meminta kuasa hukum penggugat intervensi Andika Dian Prasetyo untuk meninggalkan ruang sidang.

Usai sidang, kuasa hukum tergugat I – VII (Rektor UGM, 4 Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM) untuk perdamaian akan menanti apa yang disampaikan oleh penggugat.

“Apakah dari prinsipal UGM sendiri terhadap permintaan mereka untuk menyerahkan ijazah itu relevan atau tidak. Kalau tidak relevan maka otomatisnya akan gagal,” tegas Ariyanto.

Menurut dia, putusan sela tersebut menunjukkan Majelis Hakim sependapat dengan yang disampaikan para tergugat melalui kuasa hukumnya. Ditakan pula putusan tersebut menunjukkan Hakim melihat dari pandangan normatif dan putusan ini harus dihormati.

Tawaran para penggugat

Namun terkait dengan persiapan tahap mediasi, Ariyanto belum bisa menjelaskan secara pasti karena menurutnya ia harus melihat terkait dengan tawaran dari para penggugat apakah menyerahkan ijazah itu relevan atau tidak.

BACA JUGA  PN Sleman Tidak Berwenang Adili Penerbitan Ijazah Jokowi

“Kita lihat terkait dengan tawaran mereka menyerahkan ijazah itu relevan atau tidak. Kalau tidak relevan ya nanti masuk pegangan pokoknya,” ujar Ariyanto.

Sementara Andika Dian Prasetyo, kuasa hukum penggugat intervensi menjelaskan pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim. Namun demikian dengan tegas ia menolak anggapan bahwa bahwa pihaknya tidak memiliki pendirian hukum (legal standing).

“Kami jelas punya kepentingan, kami sedang menggugat di PN Solo. Harusnya ada standar yang sama dalam menilai permohonan,” katanya. (AGT/-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Hari Pertama Operasi Zebra Progo, Polresta Sampaikan 80 Teguran

HARI pertama pelaksanaan Operasi Zebra 2026, Senin, Polresta Sleman mengeluarkan 80 teguran kepada pelanggar lalu lintas. Jumlah teguran itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebanyak 78 teguran. Kasi…

Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

DATA pribadi semakin sering diperlakukan seperti syarat kecil yang harus dilewati untuk mendapatkan layanan digital. Nomor telepon diberikan untuk membuat akun, alamat rumah dimasukkan untuk mengirim pesanan, tanggal lahir dicantumkan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

UGM Peringkat II Top 100 Most Influential Universities on Social Media Versi Favikon

  • November 17, 2026
UGM Peringkat II Top 100 Most Influential Universities on Social Media Versi Favikon

Hari Pertama Operasi Zebra Progo, Polresta Sampaikan 80 Teguran

  • November 17, 2026
Hari Pertama Operasi Zebra Progo, Polresta Sampaikan 80 Teguran

Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

  • November 16, 2026
Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

  • November 16, 2026
Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

  • November 16, 2026
Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

  • November 16, 2026
Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian