WALI Kota New York terpilih dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani mengusung sejumlah gagasan ambisius untuk menjadikan kota tersebut lebih terjangkau bagi warganya.
Beberapa proposal yang menarik perhatian publik antara lain rencana penyediaan layanan penitipan anak gratis, bus kota tanpa tarif, serta pembekuan sewa bagi sekitar satu juta penyewa yang tinggal di apartemen dengan tarif sewa terkendali.
Untuk membiayai program-program tersebut, Mamdani mengusulkan penerapan pajak tambahan bagi warga terkaya dan peningkatan tarif pajak korporasi di New York. Namun para pengkritiknya menilai gagasan itu tidak realistis.
Sebagai wali kota, Mamdani akan memerlukan persetujuan legislatif negara bagian dan gubernur untuk menerapkan kenaikan pajak tersebut.
Gubernur New York, Kathy Hochul yang sebelumnya mendukung Mamdani, telah menyatakan tidak akan menyetujui kenaikan pajak bagi kalangan kaya, dengan alasan hal itu dapat mendorong para pengusaha meninggalkan negara bagian.
Biaya penitipan anak di New York saat ini telah mencapai tingkat krisis. Dalam usulannya, Mamdani ingin memberikan penitipan anak gratis untuk seluruh anak berusia 6 minggu hingga 5 tahun, sekaligus memperluas program pre-K dan 3-K yang sebelumnya diluncurkan di masa pemerintahan Bill de Blasio. Dana program ini akan diperoleh melalui pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar.
Zohran Mamdani hadirkan pangan murah
Namun, calon wali kota dari Partai Republik, Curtis Sliwa, menilai rencana tersebut sulit direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Dilansir dari ABC, Mamdani menjadikan transportasi publik sebagai salah satu fokus kampanyenya. Ia berencana memperluas program uji coba gratis yang sempat dijalankan saat pandemi dan menghapuskan tarif untuk seluruh bus kota.
Untuk mempercepat layanan, ia juga ingin menambah jalur khusus bus di berbagai kawasan. Program bus gratis ini akan dibiayai melalui kenaikan pajak korporasi dan pajak penghasilan bagi warga dengan pendapatan lebih dari 1 juta dolar AS per tahun.
Tak hanya itu, Mamdani juga mengusulkan pendirian lima toko bahan pangan bersubsidi pemerintah, masing-masing di satu wilayah New York City. Rencana ini menjadi salah satu yang paling kontroversial, dengan sejumlah pihak menilainya mirip dengan sistem distribusi pangan era Soviet.
Mamdani menyebut rencananya itu sebagai “opsi publik untuk kebutuhan pangan”, yang bertujuan menekan harga bahan makanan. Pemerintah kota akan menyediakan lahan untuk toko-toko tersebut, membeli bahan pangan dengan harga grosir, dan membebaskan pajak properti bagi pengelolanya. (*/S-01)
