EKONOM Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, SE., MSc., Ph.D., mengingatkan bahwa masyarakat saat ini tengah dibebani lonjakan harga pangan, khususnya cabai, daging ayam, dan telur, yang terpantau naik signifikan di sejumlah pasar tradisional di kota-kota besar.
Menurutnya, kenaikan harga ini merupakan perpaduan faktor pasokan dan permintaan. Ia mencontohkan di Bandung, harga pangan melonjak akibat pasokan menipis karena faktor musim dan distribusi, sementara permintaan meningkat seiring konsumsi rumah tangga dan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kenaikan harga komoditas tertentu bisa tajam di pasar lokal, walaupun dampak nasionalnya tidak selalu besar apabila ada koreksi harga di komoditas lain,” kata Wisnu, Kamis (2/10).
Meski bersifat sementara, lonjakan harga pangan terbukti memberi tekanan pada inflasi. Wisnu menilai ada risiko efek rambatan (second-round effects) ke sektor lain, seperti meningkatnya biaya transportasi dan logistik. “Bagi industri kecil dan UMKM, lonjakan harga bahan baku seperti telur, minyak goreng, dan ayam bisa menambah biaya produksi hingga akhirnya menaikkan harga jual,” jelasnya.
Lonjakan harga pangan bisa picu inflasi
Untuk mengantisipasi, ia mendorong strategi jangka pendek berupa stabilisasi harga melalui operasi pasar, pemanfaatan stok Bulog untuk komoditas prioritas, serta penguatan koordinasi logistik MBG agar pembelian bahan pangan tidak memicu lonjakan permintaan mendadak.
Bantuan pangan terarah seperti voucher pangan dan sistem monitoring harga real-time juga dianggap penting agar intervensi lebih cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, strategi jangka panjang perlu diperkuat melalui perbaikan infrastruktur logistik, peningkatan kapasitas produksi lokal dengan dukungan teknologi, serta modernisasi sistem Bulog berbasis data untuk mempercepat intervensi pasar.
“Kebijakan harga yang transparan serta pengawasan praktik penimbunan yang tidak wajar juga diperlukan agar gejolak harga tidak berulang,” tegas Wisnu.
Ia menambahkan, stabilitas harga pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Program sosial seperti MBG tetap penting dari sisi gizi dan pemerataan, namun pelaksanaannya perlu dirancang lebih cermat agar tidak menimbulkan tekanan berlebih di pasar.
Wisnu berharap pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap gejolak harga, melainkan menjadikannya momentum reformasi pangan berkelanjutan. “Dengan begitu, setiap kenaikan harga tidak lagi berubah menjadi krisis, melainkan menjadi sinyal untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan melindungi kelompok paling rentan,” pungkasnya. (AGT/S-01)
