Ijazah SMP Belum Diambil, DPRD Sidoarjo Fasilitasi Mediasi

KELUARGA kurang mampu di Kabupaten Sidoarjo mengalami kesulitan menebus ijazah SMP anaknya akibat menunggak biaya sekolah selama satu tahun. Orang tua siswa tersebut baru dapat mengambil fotokopi ijazah dan legalisir setelah mendapat pendampingan dan mediasi dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, dengan skema pembayaran secara mengangsur.

Wali murid bernama Chalimatus Sadi’ah (34), warga Desa Wedoro, Kecamatan Waru, sebelumnya mengadu ke DPRD Sidoarjo karena ijazah anaknya belum bisa diambil dari salah satu SMP swasta tempat anaknya menempuh pendidikan. Menindaklanjuti aduan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono mendatangi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi.

Dari hasil klarifikasi diketahui, ijazah belum diserahkan lantaran adanya tunggakan biaya sekolah selama satu tahun sebesar Rp2,3 juta. Sementara itu, fotokopi ijazah dan legalisir sangat dibutuhkan untuk keperluan administrasi anak Chalimatus yang kini telah bersekolah di SMK.

BACA JUGA  Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Dituntut 6,4 Tahun Penjara

Chalimatus mengaku kesulitan melunasi tunggakan karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Suaminya sudah setahun terakhir tidak dapat bekerja setelah terserang stroke, sehingga kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan penghasilannya sebagai penjahit.

“Suami sudah setahun ini terkena stroke, hanya bisa membantu pekerjaan ringan,” ujar Chalimatus, Rabu (24/12).

Pihak sekolah membantah melakukan penahanan ijazah dan menegaskan telah memberikan kelonggaran kepada wali murid untuk mencicil pembayaran sesuai kemampuan. Kepala sekolah, Abdul Hamid, mengatakan pihaknya hanya menunggu itikad baik dari wali murid.

“Kami tidak menahan ijazah. Pembayaran boleh diangsur berapa pun sesuai kemampuan, Rp50 ribu pun tidak apa-apa,” ujarnya.

Setelah difasilitasi oleh Warih Andono, Chalimatus akhirnya dapat mengambil fotokopi ijazah dan legalisir anaknya, dengan kesepakatan pembayaran tunggakan dilakukan secara mengangsur.

BACA JUGA  Evakuasi di Ponpes Al Khoziny Tuntas, 63 Jenazah Ditemukan

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono menyampaikan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Ia mengapresiasi sikap pihak sekolah yang memberikan kelonggaran, serta komitmen wali murid untuk melunasi tunggakan secara bertahap.

“Fotokopi ijazah dan legalisir sudah diserahkan pihak sekolah. Untuk ijazah asli, bisa diambil setelah angsuran selesai,” kata Warih. (OTW/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

AREA Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan upaya menjaga distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh pihak.…

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

  • November 15, 2026
Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

  • November 14, 2026
Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

  • November 14, 2026
Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI