PULUHAN massa dari Aliansi Rakyat Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (24/7), mendesak legislatif setempat menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Sidoarjo. Aksi ini menyusul penolakan DPRD atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Desakan tersebut muncul setelah Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), gabungan tujuh partai politik di DPRD, menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban bupati dalam rapat paripurna. Penolakan itu disertai catatan kritis bahwa pelaksanaan anggaran dinilai belum menyentuh kebutuhan strategis masyarakat.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang keadilan dan arah pembangunan daerah. Penggunaan anggaran tahun ini jauh dari harapan rakyat,” ujar juru bicara Aliansi Rakyat Merdeka, Husain, dalam orasinya.
Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan serius. Sebanyak 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat melakukan kesalahan dalam penganggaran belanja barang, jasa, dan belanja modal.
“Fakta ini menguatkan dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola APBD. Karena itu, kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi sebagai bentuk kontrol politik dan konstitusional,” tegas Husain.
Aliansi menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, meminta DPRD Kabupaten Sidoarjo segera menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi terbuka dari bupati. Kedua, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD yang dianggap bertanggung jawab atas lemahnya kinerja pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Sebagai informasi, hak interpelasi merupakan hak konstitusional DPRD yang diatur dalam Pasal 115 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Hak ini memberi kewenangan bagi DPRD untuk meminta keterangan resmi dari kepala daerah terkait kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami, rakyat Sidoarjo, tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal proses ini agar pemerintahan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada segelintir elite,” pungkas Husain. (OTW/S-01)
