BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) mencatat dalam sepekan terakhir ada enam wilayah yang terdampak bencana yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Subang, Bandung Barat dan Purwakarta. Rata-rata, bencana yang terjadi yakni banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Bencana di keenam daerah itu mengakibatkan 3.832 jiwa terdampak, bahkan 87 jiwa harus mengungsi. Selain itu terdapat 3.097 bangunan terdampak, 12 rumah rusak berat, 45 rumah rusak sedang, dan 42 rumah rusak ringan, kemudian satu rumah ibadah dan lima fasilitas pendidikan serta 53 hektare lahan persawahan yang terdampak bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Mulku Engkun menyatakan, berdasarkan hasil perkiraan BMKG, puncak musim hujan di wilayah Jabar akan terjadi dua kali yakni Desember 2025 dan Februari sampai Maret 2026.
Tetap waspada
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat di semua daerah, agar waspada khususnya mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana.
“Intensitas hujan yang mulai tinggi berpotensi menyebabkan tanah longsir dan banjir. Kami imbau ke masyarakat agar waspada. Saya meminta kepada masyarakat yang tinggal daerah perbukitan agar lebih peka terhadap tanda pergerakan tanah,” jelasnya.
Menurut Teten, biasanya, tanda awal pergerakan tanah terdapat retakan pada permukaan tanah disertai suara dan perubahan kemiringan bangunan. Kalau ada tanda-tanda itu, masyarakat harus menjauh dan menuju lokasi yang aman.
Jaga kelestarian lingkungan
Teten juga mengingatkan, mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada kesiapsiagaan teknis, tetapi juga pada perilaku manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Kerusakan alam akibat penebangan pohon atau pengubahan fungsi lahan dapat meningkatkan risiko bencana. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Mengembalikan fungsi alam adalah bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana,” terangnya.
Penanggulangan banjir
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menetapkan arah kebijakan baru dengan memusatkan program penanggulangan banjir di kawasan Bandung Raya yakni Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang mulai tahun 2026.
Penetapan fokus tersebut diambil setelah proses penyelesaian penanganan banjir dirampungkan lebih dulu di daerah Karawang, Bekasi, serta sebagian area Kabupaten Bogor.
“Penataan kawasan Bandung Raya tidak bisa terus ditunda, walaupun dalam pelaksanaannya kerap memunculkan penolakan dari sebagian warga. Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Memang pada musim kemarau penataan akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh,” ungkapnya.
Dedi memaparkan, bahwa upaya penanganan banjir di Bandung Raya menuntut kerja besar yang meliputi normalisasi alur sungai, pengerukan endapan sedimen, pembenahan pola tata ruang.
Penanaman kembali area pegunungan, hingga menghidupkan kembali danau alami yang saat ini telah berubah menjadi kawasan permukiman.
Dedi turut menyinggung bahwa banjir yang terus berulang di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bandung berkaitan erat dengan kerusakan yang terjadi di kawasan hulu, seperti di Ciwidey dan Pangalengan.
“Saya sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bupati Bandung untuk menindaklanjuti temuan alih fungsi lahan yang berdampak pada meningkatnya volume air dan kecepatan arus.”
Alih fungsi lahan
“Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampak dari yang Saudara lakukan. Semoga pelaku pengrusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” tandasnya.
Selain persoalan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sayur, gubernur juga menggarisbawahi maraknya kawasan wisata yang mengubah daerah resapan air menjadi bangunan permanen.
Banyak permukiman warga yang berdiri di wilayah sepadan sungai, sehingga genangan air menjadi semakin parah ketika debit air meningkat. (zahra/N-01)
