PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menyoroti kelalaian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah lebih dari 1.000 siswa mengalami keracunan massal dalam dua hari terakhir.
Kasus pertama terjadi pada Senin (22/9) dengan 475 korban di Kecamatan Cipongkor. Dua hari kemudian, Rabu (24/9), keracunan kembali terjadi di Cipongkor dengan 500 korban dan di Cihampelas dengan 60 korban. Total 1.035 siswa terdampak.
“Ini berarti ada kelalaian dalam pengawasan. Bohong kalau dibilang selama ini berjalan baik. Faktanya ada keracunan di beberapa daerah, artinya pengawasan tidak efektif,” tegas Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, Kamis (25/9).
Erwan meminta pemerintah kabupaten/kota memperketat pengawasan dan pengelola MBG lebih selektif dalam menyediakan makanan. Ia menekankan pentingnya quality control, terutama untuk makanan yang cepat basi.
“Kalau ada makanan yang dimasak malam hari lalu baru dimakan siang, itu berpotensi berbahaya. Lebih baik dicek dulu, kalau tidak layak jangan dibagikan,” jelasnya.
Terkait kelanjutan Program MBG pasca-keracunan, Erwan menyebut keputusan ada di tangan pemerintah pusat. “Kami di daerah hanya mendukung. Yang perlu sekarang adalah evaluasi, bukan menghentikan sepihak,” katanya.
Sementara itu, sejumlah SMA di Kota Bandung tetap menyalurkan makanan MBG kepada siswa karena belum ada instruksi penghentian dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Kepala SMA Guna Dharma Kota Bandung, Ade D. Herdiana, menjelaskan pihak sekolah menerapkan pengecekan ketat. “Ada tim koordinator MBG yang mencicipi makanan sebelum dibagikan serta melaporkan menu harian. Ini untuk memastikan makanan layak konsumsi,” ujarnya. (Rava/S-01)
