Bupati Samosir Usul 500 Unit Rumah Bersubsidi ke Kementerian PKP

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak anggota DPR RI dan para kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program rumah bersubsidi. Tujuannya yakni mengurangi backlog perumahan dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan berkualitas.

Dalam menanggapi ajakan tersebut, Bupati Samosir, Sumatera Utara, Vandiko T. Gultom menyatakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Vandiko dalam diskusi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7).

Dalam kesempatan itu, Vandiko secara resmi mengusulkan pembangunan 500 unit rumah bersubsidi di Kabupaten Samosir, dengan estimasi anggaran sekitar Rp10 miliar. Proposal tersebut diserahkan langsung kepada Menteri PKP.

BACA JUGA  Pemda Diminta Tindak Penambangan Pasir Sungai Batang Toru

“Program ini sangat membantu masyarakat, khususnya para pegawai yang membutuhkan rumah layak huni. Kami siap mendukung dan mendorong agar program ini berjalan dengan baik di Samosir,” tegas Vandiko.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas komitmennya dalam pengalokasian program rumah subsidi. Vandiko berharap dukungan kementerian tetap berlanjut agar pembangunan ke depan sesuai regulasi dan bantuan subsidi benar-benar tepat sasaran.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan target 3 juta rumah bersubsidi, terutama melalui skema KPR FLPP dan KUR Perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyoroti potensi aset milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakat umum, serta pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan tersebut.

BACA JUGA  Para Pendeta Distrik II Silindung Serukan Penutupan PT TPL

“KUR Perumahan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Regulasi dari Kementerian PKP juga sudah siap dan telah disinkronisasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kapan pun dipanggil untuk rapat, kami siap,” ujar Maruarar. (Satu/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Gangguan Kegiatan Keagamaan di GMS Bantul

POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus gangguan dan pembubaran paksa kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Bantul, yang terjadi pada Minggu (24/5/2026) lalu.…

Gunung Merapi Alami 1.205 Gempa dan 98 Awan Panas Guguran

BALAI Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mengungkapkan hasil pengamatan selama sepekan pada 7-13 Agustus, terjadi 1.205 gempa dan 98 kali awan panas guguran. Kepala BPPTKG Yogyakarta Agus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Gangguan Kegiatan Keagamaan di GMS Bantul

  • August 15, 2026
Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Gangguan Kegiatan Keagamaan di GMS Bantul

Gunung Merapi Alami 1.205 Gempa dan 98 Awan Panas Guguran

  • August 15, 2026
Gunung Merapi Alami 1.205 Gempa dan 98 Awan Panas Guguran

Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko Divonis 6,5 Tahun Penjara

  • August 15, 2026
Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko Divonis 6,5 Tahun Penjara

Dua Orang Meninggal dalam Gempa di NTT

  • August 15, 2026
Dua Orang Meninggal dalam Gempa di NTT

Kunjungi Putra Sayuti Melik, KSP Pastikan Negara Lindungi Lansia

  • August 14, 2026
Kunjungi Putra Sayuti Melik, KSP Pastikan Negara Lindungi Lansia

Bantu Kelola Sampah, Mahasiswa KKN UNY Kenalkan Ember Tumpuk dan Mini Garden

  • August 14, 2026
Bantu Kelola Sampah, Mahasiswa KKN UNY Kenalkan Ember Tumpuk dan Mini Garden