Bupati Samosir Usul 500 Unit Rumah Bersubsidi ke Kementerian PKP

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak anggota DPR RI dan para kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program rumah bersubsidi. Tujuannya yakni mengurangi backlog perumahan dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan berkualitas.

Dalam menanggapi ajakan tersebut, Bupati Samosir, Sumatera Utara, Vandiko T. Gultom menyatakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Vandiko dalam diskusi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7).

Dalam kesempatan itu, Vandiko secara resmi mengusulkan pembangunan 500 unit rumah bersubsidi di Kabupaten Samosir, dengan estimasi anggaran sekitar Rp10 miliar. Proposal tersebut diserahkan langsung kepada Menteri PKP.

BACA JUGA  7 Orang Meninggal, 17 Hilang dalam Bencana Longsor di Taput

“Program ini sangat membantu masyarakat, khususnya para pegawai yang membutuhkan rumah layak huni. Kami siap mendukung dan mendorong agar program ini berjalan dengan baik di Samosir,” tegas Vandiko.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas komitmennya dalam pengalokasian program rumah subsidi. Vandiko berharap dukungan kementerian tetap berlanjut agar pembangunan ke depan sesuai regulasi dan bantuan subsidi benar-benar tepat sasaran.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan target 3 juta rumah bersubsidi, terutama melalui skema KPR FLPP dan KUR Perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyoroti potensi aset milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakat umum, serta pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan tersebut.

BACA JUGA  Pemprov Jateng Gaet Swasta Wujudkan Rumah Layak Huni

“KUR Perumahan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Regulasi dari Kementerian PKP juga sudah siap dan telah disinkronisasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kapan pun dipanggil untuk rapat, kami siap,” ujar Maruarar. (Satu/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Himpitan Ekonomi dan Sengketa Hak Asuh Anak, WN India Bundir di Kantor Imigrasi Surabaya

SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sidoarjo membeberkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pemeriksaan medis terhadap jenazah SN, 38, warga negara India yang ditemukan tewas di ruang detensi Kantor…

Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

KANTOR Imigrasi Yogyakarta di Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA (Yogyakarta International Airport) menggagalkan keberangkatan tiga orang yang diduga akan akan berangkat haji tanpa melalui prosedur resmi atau nonprosedural. Ketiga orang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Digunduli Persebaya 0-7, Semen Padang Semakin Terbenam

  • May 15, 2026
Digunduli Persebaya 0-7, Semen Padang Semakin Terbenam

Himpitan Ekonomi dan Sengketa Hak Asuh Anak, WN India Bundir di Kantor Imigrasi Surabaya

  • May 15, 2026
Himpitan Ekonomi dan Sengketa Hak Asuh Anak, WN India Bundir di Kantor Imigrasi Surabaya

Tim UNY Olah Buah Maja Berenuk Jadi Produk Herbal

  • May 15, 2026
Tim UNY Olah Buah Maja Berenuk Jadi Produk Herbal

Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

  • May 15, 2026
Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

Wamen Haji: Jemaah Dibebaskan Pilih Lokasi Potong Dam

  • May 15, 2026
Wamen Haji: Jemaah Dibebaskan Pilih Lokasi Potong Dam

Personel Satsamapta Polres Cianjur Bantu Perempuan yang Hendak Melahirkan

  • May 15, 2026
Personel Satsamapta Polres Cianjur Bantu Perempuan yang Hendak Melahirkan