RENCANA pemerintah daerah Jepara mendirikan peternakan babi mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Tengah.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Muhamad Naryoko, menegaskan bahwa pendirian peternakan babi, apalagi dalam skala besar dan berada di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Jepara, sangat tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial.
“Kami dari Fraksi PPP dengan tegas menolak rencana pendirian peternakan babi di Kabupaten Jepara. Ini bukan hanya soal ekonomi atau investasi, tapi menyangkut sensitivitas agama, sosial, dan budaya masyarakat Jepara yang mayoritas Muslim,” tegas Naryoko, Jumat (1/8).
Naryoko menilai, jika rencana ini dilanjutkan, akan menimbulkan keresahan dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kami tidak anti investasi. Tapi investasi harus kontekstual, sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Kalau memaksakan rencana ini, itu namanya mencederai semangat toleransi dan kearifan lokal,” tambahnya.
Diminta transparan
Ia juga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk transparan kepada publik, serta membuka ruang diskusi dengan masyarakat dan tokoh agama sebelum menyusun kebijakan strategis semacam ini.
Naryoko menegaskan bahwa Fraksi PPP akan mengawal ketat persoalan ini dan tidak akan tinggal diam bila aspirasi umat diabaikan.
“Kami akan berdiri bersama masyarakat Jepara. Jika perlu, kami siap membawa isu ini ke forum resmi di DPRD untuk dibahas secara terbuka. PPP tidak akan kompromi terhadap kebijakan yang berpotensi meresahkan umat,” pungkasnya. (HTM/N-01)
