Lagi, 37 PMI Dipulangkan dari Malaysia Lewat Dumai

SEBANYAK 37 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali dideportasi dari Negara Malaysia. Puluhan PMI itu dipulangkan melalui jalur laut menggunakan Kapal Indomal Kingdom dan tiba di Pelabuhan Internasional Dumai sekitar pukul 15.50 WIB, Sabtu (15/2).

“Sebanyak 37 PMI tersebut terdiri dari 21 laki-laki dan 16 perempuan,” kata Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan, Minggu (16/2).

Dijelaskannya, setelah tiba para PMI menjalani serangkaian pemeriksaan oleh petugas Imigrasi Kota Dumai untuk memastikan kelengkapan dokumen identitas. Selain itu, petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Dumai juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah awal penanganan.

Selanjutnya, para PMI tersebut diberikan pendampingan oleh Pusat Layanan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Dumai.

BACA JUGA  KPU Siak Tegaskan 1011 Pemilih akan Gunakan Haknya di Pilkada Ulang

“Mereka difasilitasi untuk melakukan registrasi IMEI di Bea Cukai Pelabuhan Dumai sebelum dibawa ke Rumah Ramah atau Shelter Pekerja Migran Indonesia di Dumai,” ujarnya.

Prosedur pemulangan

Ia mengungkapkan, pada shelter tersebut, para PMI mendapatkan layanan data, pelindungan, serta informasi terkait prosedur pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Tim P4MI Kota Dumai juga memberikan pengarahan mengenai bahaya bekerja ke luar negeri secara ilegal serta menginformasikan kehadiran negara melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI yang siap melindungi dan memberikan pelayanan kepada para PMI.

Adapun daerah para pekerja migran diketahui berasal dari Provinsi Sumatra Utara 2, Kepulauan Riau 1, Jawa Timur 18, Nusa Tenggara Barat 8, Aceh 1, Jawa Tengah 1, Sumatra Barat 2, dan Nusa Tengggara Timur 3.

BACA JUGA  Atasi Banjir, Bukaan Spillway Gate Waduk PLTA Koto Panjang Diturunkan

Berkoordinasi

“Proses pemulangan para pekerja migran ke daerah asal masing-masing akan segera difasilitasi oleh BP2MI dan P4MI Kota Dumai,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya koordinasi yang baik antara BP2MI, P4MI, Imigrasi, dan pihak terkait lainnya, proses pemulangan ini berjalan dengan lancar. Negara memberikan perlindungan kepada PMI, dan memastikan mereka dapat kembali ke keluarga masing-masing dengan aman.

“Pemerintah berkomitmen dalam melindungi pekerja migran Indonesia dan memberikan layanan terbaik bagi mereka yang kembali ke Tanah Air,” pungkasnya.(Rud/N-01)

BACA JUGA  BRGM Ingin Rehabilitasi Hutan Bakau Riau Tuntas pada 2027

Dimitry Ramadan

Related Posts

90 persen Responden Disebut Tolak Biaya Sambungan Baru PDAM

PUSAT Studi dan Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei dan kajian mereka ada dua temuan fundamental yang membutuhkan intervensi kebijakan publik berbasis…

Pasca-Penggeledahan, Taj Yasin Beri Pendampingan Psikologis para Santri

WAKIL Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen memastikan anak-anak yang terdampak penggeledahan di dua lokasi yang diklaim sebagai pondok pesantren di Sukoharjo dan Karanganyar mendapatkan pendampingan psikologis. Pemprov Jateng akan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

90 persen Responden Disebut Tolak Biaya Sambungan Baru PDAM

  • October 30, 2026
90 persen Responden Disebut Tolak Biaya Sambungan Baru PDAM

Pasca-Penggeledahan, Taj Yasin Beri Pendampingan Psikologis para Santri

  • October 30, 2026
Pasca-Penggeledahan, Taj Yasin Beri Pendampingan Psikologis para Santri

Masyarakat Diminta Jaga Kamtib Jelang Konser Andrea Bocelli di Borobudur

  • October 30, 2026
Masyarakat Diminta Jaga Kamtib Jelang Konser Andrea Bocelli di Borobudur

KPK Izinkan Pemda DIY Manfaatkan lagi Stadion Mandala Krida

  • October 30, 2026
KPK Izinkan Pemda DIY Manfaatkan lagi Stadion Mandala Krida

Pengiriman Hewan Peliharaan Lewat Kalog Naik 19%

  • October 30, 2026
Pengiriman Hewan Peliharaan Lewat Kalog Naik 19%

KPK: Pemeriksaan Cukai PT Djarum Murni Kasus Hukum

  • October 30, 2026
KPK: Pemeriksaan Cukai PT Djarum Murni Kasus Hukum