KOMISI A DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terkait Kebijakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, di Kota Surakarta, Senin (3/3).
Ketua Komisi A Imam Teguh menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Komisi A di kedua daerah di Solo Raya tersebut.
“Secara prinsip di Solo dan Sukoharjo ini zonanya sudah biru, sudah aman. Kami hanya ingin belajar bagaimana pengelolaan bantuan di Surakarta dan Sukoharjo ini,” jelas Imam.
Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli juga memberi apresiasi karena Kota Surakarta dan Sukoharjo merupakan daerah yang berhasil mengentaskan warga dari kemiskinan.
“Kemiskinan Jawa Tengah saat ini masuk rangking 8 miskin ekstrem se-Indonesia. Kami lihat Surakarta dan Sukoharjo termasuk yang paling makmur se-Solo Raya ini dibandingkan Klaten dan Sragen,” ujar Mukafi.
Surakarta masuk dalam ranking 11 Kabupaten/Kota yang makmur di Jawa Tengah.
“Tentu tidak salah jika saat ini Komisi A datang ke sini untuk mendengarkan paparan dalam menangani kemiskinan, sebagai pedoman kita untuk diterapkan di Kota dan Kabupaten lain di Jawa Tengah,” lanjutnya.
Wali Kota Surakarta Respati Adi yang menerima langsung kunjungan dari Komisi A, menjelaskan tentang program-program untuk membantu penanggulangan kemiskinan warga Solo.
“Di Solo tercatat ada 8,31% angka kemiskinan, dan saat ini Pemkot Surakarta memiliki pagu anggaran untuk program yang namanya Astacita Surakarta,” kata Respati Adi.
Komisi A DPRD Jateng serap aspirasi
Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta diberi kewenangan penuh untuk sampai ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendata ulang perusahaan yang membutuhkan lowongan kerja.
Sehingga seluruh warga yang ada di Solo bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Jika warga telah mendapatkan pekerjaan yang layak kemiskinan akan menurun dan kebutuhan hidup akan terpenuhi karena pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kemiskinan,” jelas Respati Adi.
Astacita Surakarta mempunyai 8 program prioritas, meliputi Program Pengembangan Kompetensi dan Peluang Kerja berbasis ekosistem ketenagakerjaan.
Program Penguatan Daya Saing UMKM berbasis ekosistem bisnis, Program Posyandu Plus berbasis standar minimal pelayanan, dan Program Optimalisasi BUMD dan PAD.
Kemudian Program Penguatan Daya Saing Kota berbasis event pariwisata dan ekonomi kreatif, Program Penguatan Ruang Publik yang Inklusif, dann Program Surakarta Smart City.
Serta Program Pengembangan Pusat Distribusi Logistik untuk mendukung ketahanan pangan dan bertujuan menurunkan angka kemiskinan.(Htm/S-01).
