Pabrik Uang Palsu di Kampus UIN Alauddin Sejak 2010

PABRIK uang palsu yang ditemukan polisi di gedung Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sudah dimulai sejak 2010.

Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim diduga yang merancang sindikat uang palsu yang diproduksi di kampus tempat ia bekerja.

“Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni 2010. Kemudian lanjut 2011 sampai dengan 2012,” kata Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan pada konferensi pers di Mapolres Gowa. Sulawesi Selatan, Kamis (19/12).

Produksi uang palsu sempat terhenti lama karena para pelaku merancang secara matang dan akhirnya dilaksanakan pada 2022.

“Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi,” ujar Kapolda.

“Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dimulai dari 2022. Kalau 2010 ini masih tahap pengenalan,” tambahnya.

BACA JUGA  Pilkada Sulawesi Selatan Masuk Kerawanan Tinggi

Polisi menyita 98 item barang bukti kasus uang palsu ini dan menetapkan 17 orang tersangka. Barang bukti yang diamankan nilainya triliunan.

Irjen Yudhiawan Wibisono menjelasan salah satu barang bukti adalah mesin pencetak uang palsu dari China yang dibeli di Surabaya.

Harga mesin pencetak uang palsu ini Rp600 juta. “Barangnya dari China, belinya di Surabaya,” kata Kapolda.

Polisi juga menyita barang buktu surat berharga negara (SBN)  dan sertifikat deposit Bank Indonesia (BI bernilai ratusan triliun rupiah.

“Ada satu lembar kertas foto kopi sertifikat of deposit BI nilainya Rp 45 triliun. Juga ada kertas surat berharga negara (SBN) senilai Rp 700 triliun,” ujar Yudhiawan. (*/S-01)

BACA JUGA  Menhub: Serpihan ATR 42-500 Ditemukan, Pencarian Diperkuat

Siswantini Suryandari

Related Posts

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

PEMERINTAH Kabupaten Sleman menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atas PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) terutang. Kebijakan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

  • November 14, 2026
Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

  • November 14, 2026
Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

  • November 13, 2026
Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

  • November 13, 2026
Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

  • November 13, 2026
Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun