GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan belanja pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tahun anggaran 2025 yang tunda bayar senilai Rp621 miliar akan diselesaikan pada 2026. Dedi menyebut, pada Januari 2026 akan terdapat pemasukan ke kas daerah sebesar Rp2 triliun.
“Dari Rp2 triliun tersebut akan digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan kebutuhan rutin lainnya, sehingga masih tersisa sekitar Rp800 miliar di kas daerah. Dengan demikian, dana untuk membayarkan belanja pembangunan yang tertunda pada 2025 dipastikan tersedia,” ujar Dedi, Rabu (7/1).
Menurut Dedi, tertundanya pembayaran belanja pembangunan disebabkan berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025. Ia menyebut dana bagi hasil yang tidak tersalurkan hampir mencapai Rp400 miliar.
“Jika dana tersebut disalurkan, maka tidak akan ada potensi tunda bayar,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan Pemprov Jabar berhasil melaksanakan belanja secara efektif sepanjang 2025. Hal tersebut tercermin dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 yang hanya sekitar Rp500 miliar.
“Minimnya SiLPA menunjukkan APBD telah digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Keuangan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman.
Ia menambahkan, SiLPA 2025 tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun. Meski demikian, masih terdapat belanja pembangunan 2025 senilai Rp621 miliar yang belum dibayarkan.
Tunda bayar dan gaya kepemimpinan disorot
Kondisi belum terbayarnya belanja pembangunan senilai Rp621 miliar akibat tidak tercapainya target pendapatan APBD Jabar 2025 turut menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak mengaitkan persoalan tersebut dengan gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menilai penurunan pendapatan daerah berkorelasi dengan gaya kepemimpinan yang lebih menonjolkan politik populisme dibandingkan pendekatan teknokratis.
“Dedi Mulyadi terlalu asyik dengan gaya politik populisme, keliling menyelesaikan persoalan parsial, sehingga aspek teknokratis dalam menggali potensi daerah secara makro kurang mendapat perhatian,” ujar Muradi.
Menurutnya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, hal itu menandakan potensi daerah tidak dieksplorasi secara optimal. Dalam setahun terakhir, ia menilai Gubernur Jabar lebih banyak melakukan aktivitas simbolik dibandingkan merancang kebijakan strategis untuk mendongkrak pendapatan daerah.
“Posisi beliau lebih dominan ke arah politik ketimbang teknokratis. Promosi yang dilakukan lebih banyak pada sosok pribadi, bukan pada potensi Jawa Barat. Jika pola ini berlanjut, PAD berpotensi terus menurun,” tegasnya.
Muradi juga membandingkan dengan keberhasilan Dedi Mulyadi saat menjabat Bupati Purwakarta, ketika mampu melakukan branding potensi lokal, seperti Sate Maranggi. Menurutnya, kreativitas serupa belum terlihat di tingkat provinsi.
“Di level provinsi, saya belum melihat gagasan baru untuk eksplorasi potensi Jawa Barat. Alih-alih membuat kebijakan strategis, beliau lebih sering hadir sebagai ‘pemadam kebakaran’ di lokasi bermasalah yang justru menonjolkan figur personal,” pungkasnya. (Rava/S-01)
