
RENCANA pemerintah menyalurkan kredit senilai Rp20 triliun yang berasal dari dana Danantara untuk memperkuat pengembangan peternakan ayam merupakan langkah strategis menuju kemandirian pangan nasional.
Di satu sisi hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pasokan protein hewani bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah. Namun, nilai kredit sebesar itu juga memunculkan kekhawatiran terjadinya penyelewengan.
Sejatinya program pemerintah yang berencana menyalurkan kredit senilai Rp20 triliun yang berasal dari dana Danantara untuk memperkuat pengembangan peternakan ayam merupakan langkah strategis menuju kemandirian pangan nasional.
Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pasokan protein hewani bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah.
Tingkatkan kapasitas
Kredit pembiayaan yang besar ini tepat karena dapat meningkatkan kapasitas produksi peternak, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga ayam di pasar, serta membantu pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala modal.
Jika dijalankan dengan baik, program ini dapat meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan, sehingga menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
Meski terlihat menjanjikan, kebijakan penyediaan kredit Rp20 triliun untuk sektor peternakan ayam juga menimbulkan kekhawatiran. Besarnya alokasi dana berpotensi menimbulkan risiko jika penyalurannya tidak diawasi dengan ketat.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa skema kredit besar sering kali tidak tepat sasaran, cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar, dan menyulitkan peternak kecil yang memiliki keterbatasan jaminan serta akses informasi.
Lemahkan diversifikasi
Selain itu, fokus yang terlalu besar pada satu komoditas, yaitu ayam, dapat menciptakan ketergantungan dan melemahkan diversifikasi pangan hewani lain seperti ikan, sapi, atau unggas alternatif.
Bila tidak dikelola secara hati-hati, program ini berisiko menimbulkan oversupply, jatuhnya harga di tingkat peternak, serta menambah beban APBN apabila tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan.
Agar program ini berhasil dan memberikan manfaat maksimal, Dyah menyampaikan sejumlah langkah perbaikan yang dapat dipertimbangkan, yaitu skema kredit harus dirancang inklusif, mudah diakses, dan tidak terlalu membebani peternak kecil dengan persyaratan yang sulit dipenuhi; memprioritaskan peternak kecil dan UMKM; memperkuat sistem pengawasan dan transparansi; memberikan pendampingan teknis dan pelatihan manajemen; membangun rantai pasok dan infrastruktur; serta menjaga diversifikasi protein hewani. (AGT/N-01)
(Prof. Ir. Dyah Maharani, Senin di kampusnya, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada)








