Hong Kong Siap Tampung Mahasiswa Harvard Diusir Trump

PEMERINTAH Hong Kong melalui Biro Pendidikan meminta semua universitas di wilayahnya untuk menampung para mahasiswa internasional dari Harvard University yang terdampak kebijakan Trump.

Pemerintahan Trump pekan lalu mencabut sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) milik Harvard, yang secara efektif melarang kampus bergengsi tersebut menerima mahasiswa internasional.

Meski seorang hakim federal AS telah memblokir sementara kebijakan ini, banyak mahasiswa tetap berada dalam ketidakpastian.

Biro Pendidikan Hong Kong ,Senin (26/5) menyatakan telah meminta semua universitas untuk segera mengambil langkah fasilitatif guna melindungi hak dan kepentingan mahasiswa serta akademisi yang terdampak, sekaligus menarik talenta global.

Salah satu universitas terkemuka di wilayah tersebut, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), telah mengumumkan undangan terbuka bagi mahasiswa internasional yang terkena dampak.

BACA JUGA  204 Korban Tewas, Investigasi Air India Libatkan AS dan Inggris

Dalam pernyataannya, HKUST menawarkan penerimaan tanpa syarat, proses pendaftaran yang disederhanakan, serta dukungan akademik untuk memastikan transisi yang lancar.

“Universitas akan memberikan tawaran tanpa syarat dan bantuan penuh untuk mendukung mahasiswa yang tertarik pindah,” demikian pernyataan resmi HKUST.

Hong Kong siap tampung talenta global terbaik dunia

Saat ini, lebih dari 2.000 mahasiswa asal Asia tercatat menempuh pendidikan di Harvard. Harvard sendiri telah menggugat kebijakan pemerintah AS tersebut.

Dalam dokumen gugatannya, Harvard menyatakan bahwa larangan ini secara langsung mengancam daya saing kampus dalam menarik mahasiswa terbaik dari seluruh dunia.

Mahasiswa internasional disebut sebagai “faktor kunci” dalam menjaga reputasi akademik Harvard. Mayoritas mahasiswa internasional di Harvard berasal dari Tiongkok.

BACA JUGA  Indonesia Terancam Tarif Tinggi AS, Nikel Jadi Senjata Tawar

Banyak dari mereka merasa langkah ini sebagai bagian dari tensi geopolitik antara AS dan Tiongkok. Terutama setelah tuduhan bahwa Harvard bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok.

Terkait hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan bahwa Tiongkok menolak politisasi kerja sama pendidikan dan menilai langkah pemerintah AS akan merusak citra dan posisi internasionalnya.

Sementara itu, sejumlah tagar seperti “Trump is destroying Harvard” sempat menjadi trending di platform Weibo, dengan lebih dari 200 juta interaksi dari warganet Tiongkok. (*/S-01)

BACA JUGA  Tarif Timbal Balik Presiden Trump Dan Dampaknya

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pemkot Bandung Kukuhkan Forum Karasa Perkuat Sistem Pangan

PEMERINTAH Kota Bandung bersama berbagai pemangku kepentingan mengukuhkan Forum Multipihak Sistem Pangan (Forum Karasa) sebagai langkah strategis membangun sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan perkotaan. Pengukuhan tersebut…

Pemkab Sidoarjo Siapkan Gerakan Pangan Murah Ramadan

PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Melalui program tersebut, pemerintah akan menjual bahan pangan bersubsidi dengan harga lebih terjangkau. Langkah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemkot Bandung Kukuhkan Forum Karasa Perkuat Sistem Pangan

  • February 13, 2026
Pemkot Bandung Kukuhkan Forum Karasa Perkuat Sistem Pangan

Pemkab Sidoarjo Siapkan Gerakan Pangan Murah Ramadan

  • February 13, 2026
Pemkab Sidoarjo Siapkan Gerakan Pangan Murah Ramadan

Polresta Sidoarjo Tambah SPPG di Jabon, Total Jadi Enam Unit

  • February 13, 2026
Polresta Sidoarjo Tambah SPPG di Jabon, Total Jadi Enam Unit

Pemerintah Dorong Konsorsium Riset Genomik Nasional

  • February 13, 2026
Pemerintah Dorong Konsorsium Riset Genomik Nasional

Donasi untuk Keluarga James Van Der Beek Capai 2 Juta Dolar

  • February 13, 2026
Donasi untuk Keluarga James Van Der Beek Capai 2 Juta Dolar

Kemensos Gandeng BPS Cek 11 Juta PBI-JKN Nonaktif

  • February 13, 2026
Kemensos Gandeng BPS Cek 11 Juta PBI-JKN Nonaktif