KOMEDIAN Sule disebut tengah menjalani proses syuting film layanan masyarakat di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses syuting yang melibatkan sejumlah pelajar dari sanggar cermin, Lembaga Seni Mahasiswa Islam (LSMI) HMI Tasikmalaya, SMK Al Ihsan, SMAN 2 Tasikmalaya dan seniman itu dipastikan tanpa memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Diungkapkan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candranegara, film layanan masyarakat bertujuan untuk menyosialisasikan hukum anti-korupsi dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses syuting itu sendiri berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan Kantor Inspektorat.
Diky juga memastikan, kehadiran Sule bukan sekadar membuat konten tapi juga menjadi bagian dari edukasi hukum yang dikemas lebih menarik supaya lebih mudah diterima masyarakat. Tujuannya untuk memberi edukasi kepada masyarat dan sosialisasi terkait korupsi dan KDRT.
Bantuan sejumlah pihak
“Kami memberikan ruang kepada pelajar SMK, dan sanggar serta anak kecil supaya mereka berani beradu akting bersama Sule. Kegiatan tersebut, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman di dunia produksi kreatif bersama figur nasional dan seluruh proses syuting tidak menggunakan APBD sekecil apa pun,” ujar, Diky Candranegara, Jumat (31/7/2026).
Menurut Diky, pendanaan dibantu anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi NasDem dapil XI Jabar, Lola Nelria Oktavia dan para dermawan serta sejumlah pihak. Lewat film itu mereka ingin mengajarkan kedisiplinan dan menunjukkan bisa berbuat dengan segala kondisi yang ada.
“Alhamdulillah, Sule mau meluangkan waktu datang ke Kota Tasikmalaya meski agendanya banyak. Soal dana dibantu oleh anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi NasDem dapil XI Jabar, Lola Nelria Oktavia secara pribadi dan donatur lain,” katanya.
Kolaborasi kreatif
Menurutnya, konsep proses syuting yang dilakukan sengaja dipilih sebagai contoh adanya kolaborasi kreatif supaya dapat diwujudkan tanpa selalu bergantung pada anggaran pemerintah. Namun, pemerintah daerah sebenarnya dapat menjadikannya kegiatan serupa sebagai program resmi lantaran masih banyak berbagai kebutuhan masyarakat lebih mendesak untuk dibiayai APBD.
“Pemerintah Kota Tasikmalaya bisa saja membuat sebuah program, tapi saya ingin mengajak orang kreatif tanpa bergantung pada uang rakyat. Karena, saat ini masih banyak prioritas harus dipikirkan pimpinan untuk Kota Tasikmalaya ke depan hingga berharap keterlibatan pelajar, komunitas seni dapat memupuk rasa percaya diri sekaligus mendorong lahirnya karya-karya kreatif,” pungkasnya. (yey/N-01)
