INDONESIA pada 2040-2045 akan memasuki negara berpendapatan tinggi. Saat ini pemerintah bercita-cita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% yang tentu ini akan mempercepat tercapainya tujuan Indonesia keluar dari middle income trap.
Tahapan Indonesia keluar dari middle income trap, telah disusun dalam tahapan-tahapan yang pasti. Tahap I 2025 – 2029 pemerintahan akan mengembangkan hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Tahap kedua 2029 – 2034 peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi dan tahap tiga 2035 – 2039 economic power house yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh. Tahap empat 2040 – 2045 adalah negara yang berpendapatan tinggi.
Sebagai perbandingan, negara-negara yang keluar dari middle income trap yaitu Korea Selatan di 1988, Singapura 1980 bahkan Puerto Rico 1980. Ketiga negara tersebut berhasil middle income trap dengan kontribusi manufaktur terhadap PDB di atas 25% pada saat ini, sedangkan Indonesia masih di bawah 20%.
Bonus demografi
Selanjutnya bagaimana peran industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk Tahun 2023, GDP per kapita Indonesia US$5.030 per tahun atau Rp77 juta per tahun. Agar keluar dari Middle Income Trap (MIT) maka GDP per kapita US$15.000 tahun atau Rp.230 juta per tahun.
Untuk mencapai itu perlu strategi yakni dengan memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi pada 2030-2035. Bonus demografi adalah usia produktif yang jumlahnya lebih besar dibanding kategori lain untuk dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
Apabila Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi ini dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6% – 7% maka Indonesia akan keluar dari income middle trap pada 2038 – 2041.
Pertumbuhan ekonomi
Saat ini pemerintah mempunyai cita-cita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% yang tentu ini akan mempercepat tercapainya tujuan Indonesia keluar dari middle income trap.
Lalu bagaimana pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan mendukung sektor pertumbuhan ekonomi ini? IPM atau indeks pembangunan manusia Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
Peningkatan pendidikan menjadi kunci untuk keluar dari middle income trap. Selain itu peningkatan anggaran litbang masih juga perlu ditingkatkan untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekomomi.
Dalam kaitannya dengan SDGs, Indonesia perlu mendorong implementasi 17 poin yang ada dalam SDGs yang ditandatangi 2015 sebagai Paris Agreement. Dalam sektor energi Indonesia perlu terus meningkatkan butir 7 dari SDGs yaitu affordable dan clean energy dan juga butir 13 yang terkait dengan climate action.
Transformasi ekonomi
Industri manufaktur ditargetkan memberikan kontribusi sebanyak 28% terhadap PDB pada tahun 2045, sejalan dengan upaya untuk mendorong transformasi ekonomi. Untuk itu sekali lagi perlu memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 – 2035 agar menjadi momentum yang strategis untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri.
Selanjutnya sektor energi,memang telah terjadi pergeseran paradigma, untuk mencapai kemandirian energi. Pandangan yang selama ini berfokus pada sisi suplai yaitu eksplorasi dan eksploitasi sudah harus diperluas dengan cara pandang, juga berfokus pada sisi permintaan yaitu pricing policy, yaitu diversifikasi, yaitu konservasi dan efisiensi.
Kemandirian energi
Permintaan masyarakat akan energi akan semakin dari waktu ke waktu sehingga di sisi manajemen permintaan menjadi penting dalam mencapai kemandirian energi.
Seperti halnya negara-negara yang tidak punya sumber energi seperti singapura korsel dan jepang, namun tidak mempunyai kendala dalam sektor energi karena telah meningkatkan dan memperkokoh diri dalam demand side management.
Dalam ketahanan energi yang ditunjukkan dengan 4A — availability (ketersediaan), accessibility (infrastruktur), affordability (keterjangkaian) dan acceptability (keberpihakan), penilaian terbaru 2023 oleh Dewan Energi Nasional menunjukkan tiga indikator yang perlu ditingkatkan, yakni indikator impir energi, infrastruktur gas bumi dan elpiji serta indikator kapasitas disparitas harga energi.
Pricing policy
Migas, telah terjadi pergeseran migas ke non migas dari suplai side management ke demand side management yang ditunjukkan dari semula Indonesia yang tergantung pada sektor hulu migas telah bergeser tidak lagi tergantung sektor migas yang ditunjukkan dengan penurunan presentase pendapatan migas terhadap pendapatan negara dan migas sendiri mengalami penurunan produksi dari waktu ke waktu.
Pandangan selama ini yang hanya fokus pada sisi supply yaitu eksplorasi dan eksploitasi sudah harus diperluas dengan cara pandang juga berfokus pada sisi permintaan yaitu pricing policy, diversifikasi, konservasi, dan efisiensi.
Permintaan masyarakat akan energi selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga demand side management atau manajemen sisi permintaan menjadi penting dalam mencapai kemandirian energi.
Hilirisasi nikel dan batu bara
Hilirisasi nikel dan batu bara sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi nikel dan batu bara diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah seperti baterai kendaraan listrik dan dimethyl ether (DME) guna mendukung transisi energi dan kemandirian ekonomi.Hilirasi nikel dan batu bara, sangat penting karena Indonesia saat ini masih memiliki cadangan nikel sebesar 5,03 miliar ton dari 17,34 miliar ton dari total sumber daya.
Sementara itu, cadangan terbukti batubara sebesar 35,05 miliar ton dari 99,19 miliar ton dari total sumber daya.
Konsep hilirisasi yang dicetuskan pada 2009, dengan terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sekarang sudah harus diperlebar lagi.
Konsep hilirisasi tidak hanya dari midstream ke hilir saja, namun perlu dilanjutkan ke end user, nikel menjadi baterai EV atau penyimpan energi dan batu bara menjadi DME untuk menggantikan LPG. (AGT/N-01)
(Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto, Prof. Purnomo Yusgiantoro)
