ALIANSI Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo (AMPPP) mengapresiasi keputusan Presiden terkait pembentukan Tim Investigasi Independen guna mengungkap peristiwa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu
Apalagi tim melibatkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang menjamin independensi dan transparansi proses investigasi.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima www.mimbarnusantara.com di Yogyakarta, pada Minggu (21/9), narahubung AMPPP Indra, menjelaskan langkah itu akan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat peran Polri.
Hal itu agar institusi penegak hukum semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya rakyat.
Evaluasi BGN
Pada kempatan itu, AMPPP juga mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengevaluasi oknum pegawai Badan Gizi Nasional maupun oknum mitra yang terindikasi, baik secara sengaja maupun tidak, berupaya melumpuhkan dan menggagalkan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program unggulan Presiden.
“Selain itu kami meminta Presiden bertindak tegas untuk melakukan penindakan tegas terhadap provokator dan penyebar berita bohong, terutama pihak-pihak yang secara terus-menerus membuat narasi opini publik yang mengarah pada terganggunya keamanan, stabilitas nasional, hingga berpotensi pada tindakan makar,” ujarnya.
Upaya pembusukan
Karenanya, AMPPP kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk bersama sama melawan penyebaran berita bohong fitnah, dan upaya pembusukan yang ditujukan untuk merusak wibawa Presiden Prabowo Subianto.
Hal lain yang menjadi perhatian AMPPP adalah pengaktifan sistem ronda dan keamanan lingkungan serta mendukung Presiden memerangi semua jenis mafia di Indonesia.
“Kami dukung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya. (AGT/N-01)
