
ROAD Safety Assosiation (RSA), organisasi lembaga swadaya masyarakat ( LSM) konsisten mengkampanyekan keselamatan berkendara di Indonesia, melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu ( 24/5).
Inti curhatan dalam surat terbuka RSA adalah, menagih janji Presiden Prabowo agar segera mengembalikan anggaran bagi keselamatan jalan di Indonesia, yang sempat terkena kebijakan efisiensi.
“Pada kesempatan ini, kami mau menagih janji Bapak ( Presiden RI Prabowo Subianto) mengembalikan uang tersebut sebagian untuk mendanai Keselamatan Jalan di Indonesia,” ujar Ketua RSA, Rio Octaviano dalam surat terbuka yang dikirimkan kepada Mimbar Nusantara Sabtu (24/5).
RSA menurut dia, sudah berulangkali mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat jalur formal, namun seringkali kandas.
Dia tambahkan, sebagai bagian dari rakyat, RSA tidak bisa berkomunikasi dengan presiden.
” Pidato Bapak Presiden seringkali memukau kami. Dengan semangat Bapak sering menegaskan bahwa bapak dan kabinet bapak bekerja hanya untuk rakyat,” tukasnya.
RSA mengaku sangat tersentuh, dan menaruh banyak harapan. Namun pada saat sama, muncul pertanyaan, mengapa hilang nyawa akibat kecelakaan lalu lintas tidak tertangkap radar politik presiden.
Mereka menyampaikan bahwa rakyat bergelimangan darah di jalan, setiap 1 jam, 3 nyawa rakyat hilang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas.
“Kalau Bapak tidak percaya kepada kami, Bapak bisa panggil Kapolri, dan minta data 5 tahun terakhir korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,” demikian narasi RSA dalam surat terbuka.
RSA menilai, keselamatan jalan sudah sangat darurat, sehingga dibutuhkan sosok presiden untuk menyelesaikan koordinasi lintas sektoral ini. Mereka memggugah hati, agar presiden dapat peduli dengan nyawa anak bangsa.
Harapannya semua duduk bersama di dalam satu ruangan. Sebab RSA yakin, presiden bersama Kabinet Merah Putih memiliki rasa kemanusiaan.
Dalam surat terbuka, RSA menceritakan tentang kehadiran mereka di pertemuan 4th Ministrial Conference On Road Safety, di Marrakech, tanggal 19-20 Februari 2025.
Pemerintah Indonesia tidak hadir karena sebab kebijakan pemangkasan anggaran. RSA beketetapan untuk memberikan laporan hasil pertemuan yang melahirkan Marrakech Declaration,.
Sekaligus menagih janji Presiden untuk mengembalikan anggaran keselamatan jalan di Indonesia,ikut terdampak efisiensi.
“Untuk menyelamatkan anak bangsa membutuhkan pendanaan dan juga political will yang kuat. Semoga surat (terbuka) ini sampai ke Bapak Presiden,” terang Rio.
Untuk keselamatan rakyat di jalan ini, Indonesia memiliki target, yang tertuang dalam Perpres No. 1 Tahun 2022. Dalam Perpres tersebut terlampir Sweden Declaration hasil dari pertemuan di Swedia pada tahun 2020. (WID/S-01)








