Presiden Tugaskan Menteri PUPR Percepat Realisasi Pembangunan di IKN

PRESIDEN Joko Widodo menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mempercepat realisasi program pembangunan Ibu Kota Nusantara, melalui penyelesaian persoalan status tanah hingga pembentukan pemerintah daerah khusus IKN.

Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6/2024), setelah pengumuman pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil OIKN.

“Tugas Plt (pelaksana tugas) ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan,” kata Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

BACA JUGA  Istana Membantah Isu Reshuffle Menteri

Basuki mengatakan percepatan program pembangunan IKN fokus pada urban design, Nusa Rimba Raya, yang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Pelaksanaan program tersebut terganjal persoalan status tanah untuk kepentingan investasi di IKN.

Untuk mengatasi itu, kata Basuki, Presiden Jokowi mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.

Menurut Basuki, investor membutuhkan kepastian hukum atas status tanah di IKN untuk menjamin investasi mereka.

“Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual atau disewa? Kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasi,” katanya.

Selain hal itu, Basuki juga mempersiapkan embrio skema Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN seiring dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

BACA JUGA  Kopassus Mulai Tempati Markas Baru Grup 4 di IKN

“Karena nanti begitu perpres ditandatangani Bapak Presiden tentang IKN maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut. IKN tidak serta merta menjadi Pemdasus karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN,” ujarnya.

Pemdasus akan disiapkan tersendiri melalui peran satuan tugas bersama Kementerian Dalam Negeri. (Ant/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan…

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

ANGGOTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI pada Senin. Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri. Hidayat Nur Wahid (HNW) tak lagi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Comeback Persib Tumbangkan Bali United

  • November 22, 2026
Comeback Persib Tumbangkan Bali United

Punya Nilai Budaya, Bupati Sleman Dukung Pelestarian Gerobak Sapi

  • November 22, 2026
Punya Nilai Budaya, Bupati Sleman Dukung Pelestarian Gerobak Sapi

UGM Masuk Peringkat 74 Besar Dunia di Bidang Riset Sains Interdisipliner

  • November 22, 2026
UGM Masuk Peringkat 74 Besar Dunia di Bidang Riset Sains Interdisipliner

Konservasi Badak Jawa Perlu Perhatikan Aspek Budaya dan Partisipasi Masyarakat

  • November 22, 2026
Konservasi Badak Jawa Perlu Perhatikan Aspek Budaya dan Partisipasi Masyarakat

Distribusi Komoditas Perikanan Melalui Kalog Tumbuh 41%

  • November 22, 2026
Distribusi Komoditas Perikanan Melalui Kalog  Tumbuh 41%

Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

  • November 22, 2026
Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan